Padang – Pemerintah Kota Padang membidik potensi pengembangan Taman Hutan Raya (Tahura) Dr. Mohammad Hatta menjadi destinasi agrowisata unggulan. Langkah ini diambil sebagai upaya optimalisasi aset sekaligus mencari skema pendanaan mandiri agar pengelolaan kawasan hutan lindung tersebut lebih berkelanjutan.
Wacana tersebut mengemuka dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) bersama Komunitas Mahasiswa Mencintai alam (KOMMA) Fakultas Pertanian Universitas Andalas di Balai Kota Padang, Kamis (9/7/2026).
Wakil Walikota Padang, Maigus Nasir, menyatakan bahwa pengelolaan Tahura saat ini menghadapi tantangan kompleks yang menuntut kreativitas. Ia mendorong agar kawasan seluas 240 hektar tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hutan lindung, tetapi juga dikembangkan ke sektor pertanian dan peternakan.
“Banyak ide dan inovasi yang bisa diciptakan dari forum ini, yang penting Taman Hutan Raya itu bisa terkelola dan terpelihara dengan sebaik-baiknya,” ujar Maigus.
Maigus menegaskan, pemerintah memiliki kewajiban moral untuk menjaga kelestarian Tahura sebagai bentuk syukur atas kekayaan alam yang dimiliki. Menurutnya, jika tidak dikelola dengan serius, kawasan strategis ini justru berisiko mendatangkan bencana.
“Rahmat yang besar diberikan Allah untuk kita. Kalau kita tidak mensyukuri, maka ia akan menjadi bencana untuk kita.Sebagai aparatur pemerintahan, kita wajib mengelola dan menjaga Tahura ini,” tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Dekan II Fakultas Pertanian Unand, Dr. Jumsu Trisno, berharap kolaborasi ini melahirkan solusi konkret. Ia menekankan pentingnya memposisikan Tahura sebagai aset yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.
Diskusi yang bertepatan dengan perayaan HUT ke-50 KOMMA ini turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Pertanian Kota Padang, Dinas Kehutanan Pemprov Sumbar, hingga para pakar lingkungan hidup.
Sebagai catatan, Tahura Dr. Mohammad Hatta memiliki rekam jejak panjang sejak berdiri sebagai Kebun Raya Setia mulya pada 1955. Kawasan ini resmi menggunakan nama Bung hatta sejak 1986 dan berada di bawah pengelolaan Pemerintah Kota Padang sejak 1991.
