Padang – Senator RI asal Sumatera Barat Irman Gusman mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumbar setelah menggelar pertemuan bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan jajaran Pemerintah Provinsi Sumbar, Selasa (21/7/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Suaso Resto, Padang, itu menyoroti evaluasi pelaksanaan rehab rekon, hambatan pencairan anggaran, serta langkah percepatan melalui sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
irman menegaskan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak boleh berjalan lambat karena menyangkut kebutuhan masyarakat.
Menurut mantan Ketua DPD RI dua periode itu, seluruh kendala realisasi programme harus dipetakan secara menyeluruh agar solusi yang diambil tepat sasaran.
“Yang terpenting sekarang adalah mengetahui secara utuh di mana letak persoalannya. Kalau hambatannya berada pada regulasi atau mekanisme di kementerian, maka itu harus segera kita atasi agar ada jalan keluarnya,” kata Irman.
Mahyeldi hadir bersama Kepala Bappeda, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Dinas BMCKTR, Kepala Dinas SDABK, Kepala biro Umum, Kepala Biro Adpim, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ia mengapresiasi inisiatif Irman yang menggelar pertemuan tersebut.
Mahyeldi menilai forum itu menjadi bagian dari upaya mempercepat penyelesaian berbagai persoalan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumbar.
Ia juga menegaskan Pemprov Sumbar terus berupaya mempercepat pelaksanaan program tersebut.
Kepala Bappeda sumbar Zefnihan menjelaskan, pemerintah pusat telah mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp534,99 miliar untuk mendukung penanganan pascabencana.
Namun, hingga kini realisasi pencairannya baru sekitar 7,8 persen karena masih terkendala sejumlah ketentuan dan mekanisme di kementerian terkait.
Hingga pertengahan Juli 2026, realisasi tambahan TKD di Sumbar tercatat baru sekitar Rp204 miliar.
Karena itu, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar hambatan yang ada segera diselesaikan sehingga anggaran yang sudah dialokasikan dapat dipakai mempercepat rehab rekon di Sumbar.
Dalam pertemuan itu, Mahyeldi juga menyerahkan surat kepada Irman Gusman untuk membantu memperjuangkan percepatan realisasi dana TKD ke Pemprov Sumbar di tingkat pemerintah pusat.
Menanggapi hal tersebut, Irman menilai perlu ada relaksasi terhadap sejumlah ketentuan yang selama ini menghambat proses penyaluran anggaran.
Ia juga mengusulkan pembentukan tim task force untuk menyusun telaah komprehensif terkait berbagai kendala pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi.
Hasil telaah itu nantinya akan menjadi dasar untuk memperjuangkan penyelesaian persoalan di pemerintah pusat.
“Masyarakat Sumbar tidak boleh terlalu lama menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Irman.
Ia juga mendorong kementerian dan lembaga terkait segera merealisasikan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah direncanakan pada Tahun Anggaran 2026.
“Karena perencanaannya sudah ada, sekarang yang dibutuhkan adalah percepatan pelaksanaan agar masyarakat segera merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Melalui sinergi pemerintah daerah, DPD RI, dan pemerintah pusat, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumbar diharapkan bisa dipercepat agar masyarakat segera memperoleh kepastian.
