Jakarta – Indonesia tengah menghadapi masa transisi yang kompleks sejak era Reformasi, dengan berbagai tantangan politik, ekonomi, dan tekanan geopolitik global yang semakin intens. Direktur Tanhana dharma Mangruva Institute, Dr. Anton Permana, menilai bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi ujian berat dari pertarungan kepentingan di dalam dan luar struktur kekuasaan, bukan hanya dari oposisi formal.
Menurut Dr. anton, keberhasilan pemerintahan sangat bergantung pada kemampuan Presiden mengendalikan pusat-pusat kekuasaan strategis serta menyatukan institusi dalam visi kebangsaan yang kuat.Ia menjelaskan bahwa politik nasional saat ini melibatkan perebutan pengaruh antara elite politik, oligarki ekonomi, birokrasi, aparat negara hingga kelompok masyarakat sipil dan kepentingan global yang memiliki agenda terhadap Indonesia.
Dalam konteks geopolitik global yang dinamis dengan persaingan Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia serta kekuatan ekonomi baru lainnya tidak hanya melalui militer tetapi juga investasi teknologi dan penguasaan sumber daya alam.Posisi geografis Indonesia serta kekayaan mineral dan energi menjadikan negara ini titik strategis dunia.
Dr. Anton menyoroti akar persoalan bangsa bukan sekadar masalah ekonomi atau politik semata melainkan ketiadaan desain pembangunan nasional yang konsisten sejak reformasi. Meski Reformasi membuka ruang demokrasi dan kebebasan sipil, ia juga memicu fragmentasi politik dan dominasi oligarki sehingga melemahkan konsolidasi negara.
Untuk itu diperlukan upaya menemukan kembali DNA indonesia sebagai fondasi pembangunan nasional dengan berpegang pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila serta kearifan lokal sesuai amanat Proklamasi 17 Agustus 1945 dan UUD 1945 agar bangsa tidak kehilangan jati diri di tengah arus globalisasi.
Evaluasi objektif terhadap Reformasi dianggap penting untuk mengembalikan cita-cita awal membangun sistem negara kuat sekaligus berkarakter demi menjaga kepentingan nasional tanpa menolak perubahan itu sendiri. bangsa harus memilih antara melakukan perubahan radikal atau bertahap melalui kompromi politik dengan tetap memiliki arah jelas dan desain nasional kokoh agar stabilitas terjaga.
Konsolidasi kepemimpinan nasional menjadi kunci utama keberhasilan tersebut dengan kendali kuat Presiden atas institusi strategis seperti Panglima TNI, Kapolri hingga Menteri Pertahanan maupun tokoh sosial berpengaruh seperti MUI maupun organisasi keagamaan lain sebagai sinergi penting menjaga stabilitas nasional.
Indonesia membutuhkan negara kuat namun tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan musyawarah gotong royong menghormati keberagaman sekaligus menjadikan demokrasi sarana memperkuat negara bukan sekadar arena perebutan kekuasaan semata.
Dr. Anton optimistis Indonesia memiliki modal besar berupa sumber daya alam melimpah, letak geografis strategis bonus demografi serta nilai luhur bangsa untuk menjadi kekuatan dunia asalkan mampu merumuskan desain pembangunan jelas memimpin secara konsolidatif sekaligus kembali kepada jati diri sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Ia menegaskan sudah saatnya Indonesia berhenti menjadi penonton perubahan dunia tetapi harus tampil sebagai pelaku utama penentu masa depannya sendiri demi mewujudkan negeri merdeka berdaulat adil makmur sesuai amanat para pendiri bangsa tersebut.
