Padang – Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis,dengan proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp352,19 triliun pada 2025. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi daerah ini sempat mengalami kontraksi sebesar -1,61 persen pada 2020 akibat pandemi COVID-19. Namun sejak 2021, pertumbuhan mulai pulih dan mencapai puncaknya di angka 4,62 persen pada 2023 sebelum melambat menjadi 3,37 persen pada tahun berikutnya.
Pertumbuhan ekonomi sendiri mencerminkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pendapatan per kapita,memperluas lapangan kerja,serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Di Sumatera Barat, angka pertumbuhan ini juga menggambarkan kemampuan daerah dalam mempertahankan aktivitas produksi, konsumsi, investasi serta produktivitas masyarakat.
Pada periode sebelum pandemi yakni antara 2016 hingga 2019, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat relatif stabil di kisaran lebih dari lima persen. Namun pandemi menyebabkan penurunan tajam yang kemudian diikuti oleh pemulihan bertahap mulai tahun 2021. Meski demikian tren perlambatan kembali terlihat menjelang akhir dekade tersebut.
Pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi antara 6,4 hingga 7,3 persen untuk masa mendatang dengan strategi memperkuat diversifikasi sektor usaha di luar pertanian murni serta menjaga ketimpangan pendapatan tetap rendah melalui pemerataan ekonomi kerakyatan. Rasio gini Sumbar tercatat konsisten berada di bawah angka nasional sekitar 0,282-0,283 yang menunjukkan tingkat kesenjangan relatif kecil.
Ke depan pembangunan ekonomi diarahkan untuk menghasilkan pertumbuhan berkualitas melalui penguatan sektor unggulan seperti UMKM (Usaha mikro Kecil Menengah), pariwisata dan ekonomi digital sekaligus meningkatkan investasi serta hilirisasi produk lokal. Harapannya adalah terciptanya distribusi manfaat pembangunan yang merata antarwilayah sehingga membuka lapangan kerja baru sekaligus menekan kemiskinan.
dengan dukungan kebijakan berbasis data serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola potensi daerah secara inovatif dan berkelanjutan maka Sumatera Barat diyakini mampu memasuki dekade berikutnya dengan fondasi perekonomian yang lebih kuat dan inklusif demi kesejahteraan seluruh warganya.
