Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen memperkuat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) demi mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi, menekankan bahwa digitalisasi transaksi keuangan menjadi langkah krusial dalam menjawab tuntutan tata kelola pemerintahan yang efisien.
Hal tersebut disampaikan Arry saat mewakili Gubernur dalam kegiatan Bank Nagari ETPD Partnership Gathering 2026, Jumat (25/9/2026).
“Penguatan ETPD perlu terus kita dorong melalui sinergi seluruh pihak, sehingga digitalisasi transaksi pemerintah daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi tata kelola pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat,” ujar Arry.
Menurut Arry, ETPD bukan sekadar adopsi teknologi, melainkan instrumen untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kemitraan strategis antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kolaborasi ini harus terus diperkuat agar setiap inovasi dalam transaksi digital dapat mendukung efisiensi, meningkatkan akuntabilitas, sekaligus memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Arry berharap agenda tersebut menjadi ruang koordinasi untuk menyamakan langkah dalam pengembangan ETPD sekaligus memicu inovasi baru di sektor keuangan daerah.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Agus Fatoni, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Perekonomian RI Puji Gunawan, Bupati Padang Pariaman, serta Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri Simon Saimima.
Sinergi yang terbangun diharapkan dapat mempercepat implementasi ETPD guna mendukung sistem keuangan daerah yang modern serta memudahkan akses layanan bagi masyarakat.
