Padang – Seluruh pemerintah provinsi di Pulau Sumatera resmi menjalin kesepakatan kolektif bertajuk “MUFAKAT TUAH SAKATO” untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang terintegrasi.

Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani oleh para gubernur se-Sumatera dalam rangkaian Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto dan Indikator Sosial Ekonomi (Konreg PDRB-ISE) Tahun 2026 yang berlangsung di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Kamis (12/11/2026).

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menekankan bahwa sinergi lintas provinsi menjadi kunci utama untuk mengoptimalkan potensi ekonomi pulau ini agar lebih tangguh dan berkelanjutan.

“Jawabannya adalah kolaborasi, konektivitas, dan sinergi. Potensi yang dimiliki masing-masing daerah di Sumatera akan memberikan dampak maksimal apabila dikembangkan secara bersama-sama,” ujar Mahyeldi saat membuka acara.

Mahyeldi menyoroti bahwa persoalan pembangunan, seperti distribusi barang dan pengembangan industri, tidak bisa diselesaikan melalui pendekatan parsial.

Oleh karena itu, ia mendorong agar perencanaan pembangunan Sumatera dilakukan secara terpadu untuk kemudian diusulkan kepada pemerintah pusat melalui Bappenas.

Fokus utama kesepakatan ini mencakup penguatan infrastruktur transportasi yang tangguh bencana, termasuk percepatan pengembangan Kereta Trans Sumatera dan optimalisasi Tol Laut.

Selain infrastruktur, para gubernur sepakat memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama dalam evaluasi kebijakan.

“Kita sepakat untuk tumbuh bersama melalui kolaborasi dan sinergitas para pihak. Tidak hanya di bidang infrastruktur tapi juga sosial dan ekonomi,” tambah Mahyeldi.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari statistik, tetapi harus berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, kesepakatan tersebut mewajibkan evaluasi berkala setiap enam bulan di tingkat provinsi dan satu tahun sekali di tingkat regional.

Sebagai tuan rumah berikutnya, Provinsi Kepulauan Riau dijadwalkan menjadi lokasi Konreg PDRB-ISE pada 2027, disusul oleh Provinsi Jambi pada 2028.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, hingga PT Kereta Api Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *