Kalimantan Timur – PT Nindya Karya (Persero) resmi mendapatkan mandat untuk membangun delapan tower hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN).
Proyek yang menelan lahan seluas 68.390 meter persegi ini akan menyediakan total 288 unit hunian vertikal dengan luas masing-masing unit mencapai 190 meter persegi.
Kepastian pembangunan ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang berlangsung di kawasan Glamping IKN, Rabu (14/10/2026).
Hadir dalam prosesi tersebut Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono beserta jajaran, serta Direksi PT Nindya Karya, yakni Firmansyah selaku Direktur Utama, Eduard Batubara sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan SDM, serta Direktur Operasi 2, Arif Putranto.
Direktur Utama Nindya Karya, Firmansyah, menegaskan bahwa proyek hunian ini merupakan elemen krusial untuk menunjang operasional pusat pemerintahan di Nusantara.
“Pembangunan hunian delapan tower memiliki peran penting dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, untuk mendukung kesiapan fasilitas tempat tinggal, menunjang aktivitas aparatur negara, serta membangun kualitas kehidupan di IKN,” ujar Firmansyah.
Selanjutnya, pengelolaan hunian vertikal ini nantinya akan diserahkan kepada PT Nindya Estate Management, anak perusahaan dari Nindya Karya.
Direktur Pengembangan Bisnis dan SDM Nindya Karya, Eduard Batubara, menjelaskan bahwa masa konstruksi proyek ini dipatok selama 15 bulan.
Pihaknya berkomitmen menerapkan prinsip Construction Excellence yang mencakup aspek ketepatan jadwal, standar mutu tinggi, hingga penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang ketat.
Selain sebagai fasilitas bagi ASN, proyek ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi melalui terbukanya peluang kerja bagi masyarakat di sekitar kawasan IKN.
Skema pembangunan yang digunakan dalam proyek ini adalah KPBU atas prakarsa badan usaha atau unsolicited public-private partnership.
Langkah ini menjadi bukti keterlibatan aktif badan usaha dalam mengakselerasi penyediaan infrastruktur strategis guna mendukung pengembangan kawasan inti pusat pemerintahan di Nusantara.
