Jakarta – Polemik persyaratan konstitusional terkait perbedaan standar sistem pendidikan memaksa Gibran Rakabuming Raka melepas jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Keputusan mundur tersebut resmi diterima oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan empat mata di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Gibran menyerahkan langsung surat pernyataan berhenti kepada Presiden Prabowo tepat pada pukul 10.15 WIB.
Sesaat setelah pertemuan tersebut, Gibran bergegas menuju Kompleks Parlemen untuk menyampaikan surat serupa kepada pimpinan MPR guna melengkapi prosedur formal pengakhiran masa jabatannya.
Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya menerima keputusan tersebut dengan berat hati.
Meski demikian, ia memberikan apresiasi tinggi atas langkah yang diambil wakilnya tersebut.
“Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap kesatria, penuh tanggung jawab, dan mencerminkan sikap seorang negarawan,” ujar Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka.
Menurut Prabowo, pengunduran diri ini dipicu oleh kerumitan administratif mengenai rekam jejak pendidikan Gibran.
Presiden menjelaskan bahwa terdapat diskrepansi atau perbedaan antara standar pendidikan di luar negeri dengan regulasi yang berlaku di Indonesia terkait syarat konstitusional jabatan tersebut.
“Beliau merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur. Namun, kita harus pahami bersama bahwa sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan sistem di Indonesia,” jelas Presiden.
Hingga kini, pihak Istana belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai mekanisme pengisian kursi Wakil Presiden yang kini kosong.
Pemerintah menyatakan akan segera menempuh prosedur konstitusional selanjutnya pasca-langkah pengunduran diri tersebut.











