Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh, mendesak PT Pertamina memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) guna memutus rantai pasokan bagi aktivitas tambang ilegal dan pembalakan liar.
Desakan ini muncul menyusul temuan dugaan penggunaan Solar bersubsidi yang disalurkan melalui jeriken untuk mengoperasikan puluhan ekskavator di kawasan hutan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pertamina, Kamis (12/11/2026), Rahmat memutar bukti video berisi tumpukan jeriken BBM yang disinyalir menjadi bahan bakar utama perusak hutan.
Menurutnya, kerusakan lingkungan berskala masif tidak mungkin terjadi tanpa dukungan energi untuk alat-alat berat.
“Mesin-mesin alat berat itu tidak akan mungkin beroperasi kalau mereka tidak mempunyai BBM. Hutan tidak akan rusak kalau hanya dibabat dengan parang biasa. Tetapi begitu dibabat dengan ekskavator, mesin-mesin besar dioperasionalkan, itulah yang merusak hutan,” tegas Rahmat.
Politisi Fraksi PKS ini menyoroti keberadaan sekitar 60 unit ekskavator yang beroperasi di sebuah kabupaten, yang menurutnya mustahil bergerak tanpa pasokan bahan bakar yang memadai.
Ia menilai, kebocoran distribusi BBM kepada pihak yang tidak tepat menjadi celah utama yang memicu maraknya kegiatan ilegal tersebut.
“Di mana letak kesalahannya? Persoalan ini ada ketika distribusi dan penyaluran BBM bermasalah, kemudian dijual kepada orang yang tidak tepat,” ujarnya.
Rahmat menekankan bahwa isu ini bukan sekadar masalah tata kelola niaga, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan masyarakat.
Ia mengaitkan aktivitas pembukaan hutan di wilayah hulu dengan bencana banjir besar yang melanda tiga provinsi di Sumatera pada Desember lalu.
Bencana tersebut tercatat menelan 1.053 korban jiwa dalam satu malam, merusak hampir 60.000 rumah, serta menyebabkan sekitar enam juta orang mengungsi.
Oleh karena itu, Rahmat meminta Pertamina bertanggung jawab penuh dalam memastikan rantai distribusi BBM tidak disalahgunakan untuk mendukung perusakan lingkungan.
Ia mengingatkan bahwa pengawasan yang lemah terhadap distribusi energi secara langsung berkontribusi pada risiko bencana yang mengancam nyawa masyarakat di kawasan rawan.
