Padang – Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat menegaskan bahwa Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik bukanlah ajang perlombaan administratif semata, melainkan instrumen krusial untuk menciptakan budaya transparansi yang nyata bagi masyarakat.
Pelaksanaan Monev ini menjadi sarana strategis untuk memastikan setiap badan publik menjalankan kewajiban hukumnya sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022.
“Keterbukaan informasi tidak boleh berhenti sebagai slogan atau sekadar kewajiban administratif saat penilaian berlangsung, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar pihak Komisi Informasi Sumatera Barat.
Melalui Monev, KI Sumbar mendorong badan publik untuk tidak hanya mengejar predikat Informatif, melainkan melakukan pembenahan sistem pengelolaan informasi secara menyeluruh.
Evaluasi ini menuntut badan publik untuk memperkuat kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan dukungan anggaran, sumber daya manusia, serta kewenangan yang memadai dari pimpinan.
Terdapat lima target utama yang harus dihasilkan dari proses ini, yakni terbentuknya PPID yang profesional, tersedianya informasi yang akurat, meningkatnya kualitas pelayanan, adanya tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi, serta tumbuhnya partisipasi masyarakat.
KI Sumbar mencatat, keterlibatan 461 badan publik dalam Monev tahun 2026 merupakan tanggung jawab besar yang mencakup lembaga pemerintah, lembaga vertikal, hingga penyelenggara pemilu di Ranah Minang.
“Predikat Informatif harus menjadi cerminan kualitas pelayanan, bukan sekadar pencapaian administratif,” tegas KI Sumbar.
Pihak komisi berharap seluruh pimpinan badan publik menjadikan hasil evaluasi sebagai tolok ukur untuk memperbaiki diri dan menjamin akses informasi yang inklusif, termasuk bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
Ke depan, KI Sumbar berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan agar transparansi tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan budaya kerja yang melekat dalam setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan.
