Padang – Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Barat mendorong penguatan tata kelola administrasi melalui digitalisasi kearsipan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap jejak kinerja organisasi terdokumentasi secara sistematis, profesional, dan akuntabel.

Kepala Kanwil Kemenhaj Sumatera Barat, M. Rifki, menekankan bahwa transisi dari arsip fisik menuju sistem elektronik menjadi keharusan bagi aparatur sipil negara (ASN) di era teknologi saat ini.

Hal itu ia sampaikan saat membuka Pelatihan Pengelolaan Arsip, Persuratan, dan Dokumentasi di Hotel Mercure Padang, Senin (16/11/2026).

“Arsip adalah rekaman perjalanan sebuah organisasi. Dari arsip, kita dapat mengetahui apa yang telah dikerjakan, keputusan apa yang telah diambil, bagaimana kebijakan dilaksanakan, serta sejauh mana pertanggungjawaban sebuah institusi,” ujar Rifki.

Rifki menuntut jajarannya untuk mengubah pola pikir dalam tata kelola administrasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Ia menegaskan bahwa sistem kerja digital harus dibarengi dengan budaya kerja yang tertib, cepat dalam pelayanan, serta aman dalam penyimpanan dokumen.

“Jangan sampai organisasi kita sudah bergerak dengan sistem digital, tetapi pola pikir dan tata kelola administrasinya masih menggunakan cara-cara lama,” tuturnya.

Untuk mencapai standar tersebut, Kanwil Kemenhaj Sumbar mewajibkan seluruh satuan kerja di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota menerapkan tata persuratan yang seragam.

Uniformitas ini bertujuan agar seluruh dokumen dinas mudah ditelusuri dan memiliki kekuatan pertanggungjawaban secara administratif maupun hukum.

Kegiatan yang berlangsung hingga 18 November ini melibatkan narasumber dari Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Barat, Biro Kepegawaian, serta Biro Umum Kementerian Haji dan Umrah RI.

Materi yang diberikan mencakup tata naskah dinas, klasifikasi dan pemberkasan, penyusutan arsip, hingga pengelolaan arsip elektronik.

Peserta pelatihan terdiri dari kepala bagian tata usaha, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi kabupaten/kota, serta ASN di lingkungan Kanwil Kemenhaj Sumbar.

Rifki kembali mengingatkan agar seluruh pegawai tidak meremehkan fungsi arsip dalam operasional harian.

“Jangan pernah menganggap arsip sebagai dokumen yang tidak lagi berguna. Bisa jadi, dokumen yang hari ini kita simpan dengan baik akan menjadi bukti penting, sumber informasi, bahkan rujukan dalam pengambilan kebijakan di masa mendatang,” pungkasnya.

Penerapan standar pengelolaan arsip berbasis digital ini menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi di lingkungan Kemenhaj Sumatera Barat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *