Agam – Pemerintah Kabupaten Agam mempercepat penanganan dampak banjir bandang dan longsor yang menerjang sejumlah wilayah. Prioritas utama saat ini adalah penyediaan hunian sementara (huntara) bagi ratusan kepala keluarga (KK) yang terdampak.
Bupati Agam, Benni Warlis, memimpin rapat evaluasi virtual dari Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Alam, Rabu (24/12), untuk membahas perkembangan penanganan dan mengidentifikasi kendala yang ada. Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal, serta jajaran terkait lainnya.
Kepala Pelaksana BPBD Agam, Rahmad Laksmono, melaporkan progres pemasangan jembatan Bailey untuk memulihkan akses transportasi yang terputus akibat bencana. Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Agam, Rinaldi, menyampaikan rencana pembangunan huntara di empat kecamatan terdampak. Sebanyak 547 KK direncanakan akan direlokasi ke huntara tersebut.
Data hunian tetap (DTH) yang terdampak mencapai 396 KK dan saat ini masih dalam proses verifikasi. Pemerintah juga menyebarkan kuesioner untuk menjaring opsi relokasi, baik secara kolektif maupun mandiri. Pembangunan hunian tetap (huntap) direncanakan di dua lokasi, yaitu BBI Gumarang dan Dama Gadang.
Kondisi logistik menjadi perhatian serius. Kepala Dinas Sosial Agam, Villa Ardi, melaporkan bahwa persediaan logistik semakin menipis. Ia menekankan perlunya langkah cepat untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, termasuk pendirian dapur umum.
Benni Warlis menginstruksikan seluruh camat untuk memastikan keakuratan data warga yang bersedia pindah ke huntara, serta data lahan pertanian yang tertimbun lumpur. Ia juga meminta para camat untuk tidak ragu menyampaikan kendala di lapangan agar solusi dapat segera ditemukan.
Bupati menyarankan agar donasi yang masuk diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan sembako. Seluruh kepala OPD terkait diminta untuk segera menindaklanjuti persoalan di lapangan sesuai dengan tugas masing-masing dan mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat.
