Padang – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenuhi standar jam pelajaran (JP) sebagai syarat pengembangan kompetensi tahunan.
Kebijakan ini diambil guna memastikan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Padang tetap relevan dan profesional menghadapi perubahan zaman.
Kepala Bidang Pengembangan Aparatur BKPSDM Kota Padang, Diane Mary, menjelaskan bahwa PNS diwajibkan menempuh minimal 20 JP per tahun, sementara PPPK diwajibkan memenuhi 24 JP per masa kontrak.
“Kami mengimbau seluruh ASN agar proaktif mencari informasi dan memanfaatkan berbagai bentuk pembelajaran mandiri guna meningkatkan kompetensinya,” ujar Diane Mary di Kantor BKPSDM Kota Padang, Kamis (15/10/2026).
Menurut Diane, semangat belajar mandiri harus menjadi budaya kerja agar ASN tidak hanya bergantung pada pelatihan formal yang disediakan pemerintah daerah.
Pengembangan kompetensi ini juga menjadi instrumen krusial dalam penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
Data kompetensi tersebut nantinya akan diintegrasikan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta (Simata) untuk memetakan posisi pegawai pada talent box.
Terdapat tiga aspek kompetensi yang harus dipenuhi ASN, yakni kompetensi teknis, kompetensi manajerial, serta kompetensi sosial kultural.
Ketiga aspek tersebut dinilai penting untuk mendukung efektivitas kerja, kolaborasi antarpegawai, hingga kemampuan berinteraksi dengan masyarakat.
Sebagai bentuk dukungan nyata, BKPSDM Kota Padang saat ini tengah mengembangkan situs web khusus untuk memfasilitasi pembelajaran mandiri bagi para aparatur.
Sambil menunggu situs tersebut rampung, ASN diminta memanfaatkan tautan pembelajaran yang telah disediakan melalui akun Instagram resmi BKPSDM Kota Padang.
Diane menegaskan bahwa inisiatif untuk terus belajar merupakan tanggung jawab profesional setiap abdi negara demi memberikan pelayanan yang lebih responsif dan berkualitas.
