Pesisir Selatan – Senator asal Sumatera Barat, Cerint Iralloza Tasya, menggelar penyerapan aspirasi masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan. Acara yang berlangsung di Cafe Arsio, Kampung Pasar Salido, Kecamatan IV Jurai ini melibatkan tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan mahasiswa untuk menyampaikan berbagai persoalan daerah secara langsung.
Cerint menegaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan mengumpulkan aspirasi masyarakat agar dapat diperjuangkan di tingkat pusat. Ia menekankan pentingnya memastikan suara daerah sampai ke pemerintah pusat terutama terkait kebutuhan Transfer ke Daerah (TKD) dan alokasi anggaran pembangunan.
“Peran anggota DPD RI tidak hanya menyerap aspirasi tapi juga mengawasi kebijakan pemerintah pusat agar sesuai dengan kebutuhan daerah,” ujarnya. Aspirasi yang terkumpul akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
Dalam pertemuan itu, Cerint juga merespons persepsi negatif terkait penggunaan anggaran oleh senator. Ia menegaskan bahwa upayanya mencari anggaran untuk daerah bukan demi keuntungan pribadi. “Kami berlomba-lomba mencari anggaran ke pusat untuk daerah, namun masih ada anggapan keliru bahwa anggaran tersebut masuk ke kantong pribadi senator,” jelasnya.
Selain isu pendanaan, peserta pertemuan mengeluhkan layanan BPJS Kesehatan khususnya bagi warga kurang mampu dengan kepesertaan tidak aktif yang menjadi kendala dalam mendapatkan pelayanan rumah sakit. Menanggapi hal ini, Cerint menjelaskan fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan darurat terlebih dahulu sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
Ia menambahkan jika kepesertaan BPJS pasien tidak aktif maka pemerintah daerah bertanggung jawab membantu penyelesaiannya melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) sesuai kemampuan fiskal masing-masing daerah. “Pemerintah wajib memastikan warganya mendapat akses layanan kesehatan layak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” tegasnya.
Cerint mendorong koordinasi lebih kuat antara rumah sakit, dinas kesehatan dan pemerintah daerah agar tidak ada warga terlantar akibat masalah administrasi BPJS karena pelayanan kesehatan merupakan hak dasar warga negara.
Selain membahas sektor kesehatan, pertemuan itu juga membicarakan implementasi kurikulum Merdeka dalam dunia pendidikan nasional saat ini. Beberapa peserta menyampaikan keluhan terkait pelaksanaan kurikulum tersebut di lapangan seperti persepsi pembatasan peran guru hingga sekitar 20 persen saja sementara sisanya diserahkan kepada siswa sehingga berpotensi memengaruhi kualitas pembelajaran.
“Kurikulum merdeka bertujuan memberikan fleksibilitas proses belajar serta pengembangan karakter dan kompetensi siswa,” jelas cerint sambil mengakui tantangan nyata dalam praktik pelaksanaannya saat ini. Ia menilai perlu evaluasi menyeluruh termasuk pelatihan guru serta sosialisasi kepada orang tua agar tujuan kurikulum dapat tercapai optimal.
Di akhir kegiatan ia kembali menegaskan komitmennya membawa seluruh aspirasi masyarakat ke tingkat pusat sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.Pertemuan ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi efektif antara masyarakat dengan pemerintah guna menangani persoalan lokal secara tepat dan berkelanjutan ke depan.
