Padang – pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggenjot sejumlah langkah untuk menjaga pembangunan daerah tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal. Salah satu fokus utamanya adalah mengoptimalkan aset daerah dan menyiapkan sumber pembiayaan alternatif yang tidak membebani masyarakat.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan hal itu saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumbar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Ranperda Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rapat paripurna di Padang, Senin (22/6/2026).
Mahyeldi mengapresiasi perhatian, masukan, dan dukungan seluruh fraksi DPRD terhadap pengelolaan pemerintahan serta keuangan daerah.Ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan DPRD terhadap capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemprov Sumbar berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.
Menurut dia,berbagai pertanyaan,pendalaman,dan catatan fraksi menjadi bahan penting dalam penyempurnaan kebijakan daerah sekaligus evaluasi pelaksanaan program pembangunan.
“Berbagai pertanyaan dan pendalaman yang disampaikan fraksi-fraksi akan menjadi bahan penting bagi kami dalam pembahasan lebih lanjut bersama komisi dan perangkat daerah. Hal ini sekaligus menjadi sarana evaluasi terhadap berbagai catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK,” ujar Mahyeldi.
salah satu soal yang paling disorot fraksi adalah pengelolaan aset daerah.Sejumlah fraksi menilai aset pemerintah daerah menyimpan potensi besar untuk meningkatkan pendapatan apabila dikelola lebih tertib, produktif, dan berorientasi pada manfaat ekonomi.
Mahyeldi mengakui perhatian terhadap pengelolaan aset selama ini belum seoptimal pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, ia memastikan masukan DPRD terkait pendataan, penataan, dan pemanfaatan aset akan ditindaklanjuti serius oleh seluruh perangkat daerah.
Selain aset, Pemprov sumbar juga menyiapkan inovasi pembiayaan pembangunan di tengah kapasitas fiskal yang terus menyempit. Mahyeldi mengatakan pemerintah daerah saat ini tengah menyiapkan creative financing sebagai alternatif pembiayaan melalui instrumen sukuk dan obligasi daerah.
Ia menjelaskan, Sumbar termasuk daerah yang paling depan dalam mempersiapkan implementasi sukuk sebagai instrumen pembiayaan pembangunan di Indonesia. Kesiapan itu bahkan menarik perhatian Islamic Advancement Bank (IsDB) yang mengundang Sumbar untuk mempelajari praktik creative financing di Jepang.
“Kita perlu mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan.Sukuk menjadi salah satu instrumen yang kita siapkan agar pembangunan tetap berjalan meskipun kemampuan APBD memiliki keterbatasan,” kata Mahyeldi.
Mahyeldi juga menyoroti potensi remitansi perantau Minangkabau yang diperkirakan menembus lebih dari Rp20 triliun setiap tahun. Ia menilai besarnya aliran dana itu bisa menjadi kekuatan ekonomi daerah jika dikelola dan diarahkan untuk mendukung pembangunan melalui sinergi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan nagari.
Di tengah kebijakan efisiensi dan penyesuaian fiskal nasional, ia menegaskan daerah dituntut lebih kreatif mencari sumber pendanaan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
“Pembangunan tidak boleh berhenti. Meskipun kondisi anggaran mengalami fluktuasi, pemerintah daerah bersama DPRD harus terus menghadirkan berbagai terobosan agar pembangunan tetap berjalan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” tegasnya.
Rapat paripurna itu dihadiri pimpinan dan anggota DPRD sumbar, Sekretaris Daerah provinsi Sumbar, serta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumbar.
