Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid menilai upaya menjaga stabilitas rupiah tak bisa hanya bertumpu pada kebijakan moneter teknis. Menurut dia, pemerintah dan otoritas ekonomi juga harus memperkuat komunikasi publik serta mengelola ekspektasi pasar secara konsisten agar kepercayaan terhadap ekonomi nasional tetap terjaga.
Pernyataan itu disampaikan Kholid dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026). Ia menegaskan, kondisi pasar keuangan saat ini sangat dipengaruhi persepsi dan sentimen terhadap arah kebijakan pemerintah.
Karena itu, kholid meminta koordinasi komunikasi antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan otoritas fiskal berjalan selaras. ia menilai, pesan yang tidak seragam justru bisa memunculkan kekhawatiran berlebihan di kalangan investor maupun pelaku industri keuangan.
“Perlu ada strategic management, ekspektasi. Bagaimana mengelola ekspektasi itu strategic. Jadi bukan hanya kebijakan teknis modern, tapi manajemen ekspektasinya harus diperkuat,” kata Kholid.
Politikus Fraksi PKS itu menjelaskan, cara investor membaca kondisi ekonomi global kini sudah berubah. Jika sebelumnya pasar lebih banyak bertumpu pada data historis, kini pelaku pasar cenderung memproyeksikan risiko ekonomi yang mungkin muncul di masa depan sebelum mengambil keputusan.
Menurut dia,pasar saat ini tidak hanya bereaksi terhadap data ekonomi yang terjadi hari ini,tetapi juga memperhitungkan tekanan yang berpotensi muncul ke depan. Kholid mengaitkan kecenderungan itu dengan teori rational expectation yang diperkenalkan ekonom Robert Lucas.
Ia menyebut pelaku pasar, investor, hedge fund, hingga industri keuangan kini banyak menggunakan pendekatan futuristik dalam menyusun strategi investasi.
“Bahwa pelaku pasar, investor, hedge fund, industri, mereka itu membuat pricing yang rational. Bukan data kemarin, bukan data hari ini, tapi pricing futurist,” ujarnya.
Kholid menilai tantangan pemerintah bukan sekadar menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Lebih dari itu, pemerintah juga harus memastikan publik tidak melihat kondisi ekonomi Indonesia sebagai tanda menuju krisis seperti pada 1998.
Ia menyebut trauma terhadap krisis moneter masih memengaruhi persepsi masyarakat dan pasar dalam membaca gejolak ekonomi saat ini. Karena itu, seluruh otoritas ekonomi diminta tampil solid dan konsisten saat menyampaikan kebijakan.
“Message-nya harus loud and clear, harus konsisten. Jadi kalau otoritas itu kompak, otoritas moneter, industri jasa keuangan, kementerian keuangan, dan tetap diikuti dengan tindakan policy yang konsisten, itu memberikan signal bahwasannya hari ini itu berbeda dengan 98,” pungkasnya.
