Jakarta – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti pentingnya tata kelola yang baik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berkelanjutan dan tidak membebani keuangan negara.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Rizal Taufikurahman, menekankan hal ini dalam diskusi daring, Kamis (8/1/2026). Rizal mengingatkan agar program MBG tidak menjadi beban fiskal antargenerasi tanpa imbal hasil ekonomi jangka panjang yang memadai.
Menurutnya, desain fiskal MBG harus dijaga agar tidak menambah utang atau menekan defisit. Evaluasi program, lanjut Rizal, harus berbasis kohort dan outcome, bukan sekadar penyerapan anggaran.
Indef melakukan simulasi menggunakan model Overlapping Generation Indonesia (OG-IDN) terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini.
Model OG-IDN merupakan model ekonomi makro dinamis yang disesuaikan dengan karakteristik Indonesia. Simulasi mempertimbangkan struktur anggaran MBG, dengan alokasi 82 persen untuk subfungsi pendidikan dan 18 persen untuk subfungsi kesehatan, serta pendanaan dari relokasi antarpos belanja.
MBG bertujuan menyiapkan tenaga kerja masa depan melalui transfer nontunai kepada anak usia 0-18 tahun, dengan fokus pada perbaikan gizi, penurunan stunting, dan peningkatan kapasitas kognitif.
Simulasi menunjukkan perbaikan gizi meningkatkan konsentrasi belajar, capaian pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia. Meskipun tidak berdampak signifikan pada PDB jangka pendek, MBG berpotensi meningkatkan pertumbuhan potensial jangka panjang.
“Ada catatan risiko, bahwa MBG sangat bergantung pada ketepatan sasaran, kualitas implementasi, dan juga integrasi lintas sektor,” tegas Rizal.
Simulasi juga menunjukkan bahwa MBG tidak melemahkan pasar tenaga kerja, bahkan terbukti menyerap tenaga kerja.
Data Kementerian Keuangan per Desember 2025 mencatat MBG telah menyerap 741.985 pekerja dan dilaksanakan melalui 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Manfaat MBG tercermin dalam peningkatan kesejahteraan dan konsumsi, sehingga efisiensi produktivitas tenaga kerja juga meningkat.
Data terbaru Kementerian Keuangan per 7 Januari 2026 menunjukkan penerima manfaat MBG sebanyak 56,13 juta, masih jauh dari target 82,9 juta penerima.
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyatakan anggaran yang sudah terserap sebesar Rp 51,5 triliun, atau 72,5 persen dari total yang ditetapkan dalam APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun.
“Manfaat yang langsung diterima masyarakat adalah Rp 43,3 triliun dari realisasi anggaran per 31 Desember 2025 sebesar 51,5 triliun,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (8/1/2026).
Program ini telah menyerap 789.319 tenaga kerja, dengan 19.343 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang telah berdiri.
Pada tahun ini, penerima MBG akan diperluas dengan dukungan dana Badan Gizi Nasional sebesar Rp 268 triliun menurut penetapan APBN tahun 2026.
