Pesisir Selatan – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menargetkan pembangunan 3.000 rumah untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Polri sebagai bagian dari program nasional Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pada tahap awal, pembangunan dimulai sebanyak 1.000 unit rumah yang akan tersebar di 15 kecamatan.Kesepakatan kerja sama itu ditandai lewat penandatanganan memorandum of understanding (mou) di halaman Kantor Bupati Pesisir Selatan, Senin (29/6/2026). Dokumen tersebut ditandatangani Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni, Ketua Forum Developer kabupaten Pesisir Selatan Hafizon Anderson, S.kp, dan Manager BTN Sudaryanto.Acara itu juga disaksikan Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim, Sekdakab Pesisir Selatan, unsur Forkopimda, serta para kepala OPD.
Ketua Forum Developer Kabupaten Pesisir Selatan Hafizon Anderson menyebut pembangunan hunian bagi ASN dan anggota Polri merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional dalam Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah.
“Insya Allah untuk di Kabupaten Pesisir Selatan kita dari gabungan Forum Developer Kabupaten Pesisir Selatan mendukung program ini,” ujarnya.
Hafizon menjelaskan, para pengembang kini aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup untuk membahas aspek teknis. Di sisi lain, urusan perizinan dan tata ruang juga dibicarakan bersama dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP), terutama terkait penerbitan izin lokasi serta PBG/IMB.
Menurut dia, kebijakan itu juga menuntut penataan lingkungan dan tata ruang yang tetap memperhatikan ketahanan pangan agar tidak mengganggu sektor tersebut, terutama di pusat kota Painan, Kecamatan IV Jurai.Sementara itu, Consumer Lending Unit Head BTN KC Padang Wulan Rannie menegaskan pihaknya mendukung penuh kerja sama antara Pemkab Pesisir Selatan, pengembang, dan BTN. Ia mengatakan BTN akan memfasilitasi pengusulan program rumah subsidi bagi ASN dan Polri di Pesisir Selatan.
“Ya, turunan dari MoU hari ini akan diperdalam dengan perjanjian kerja sama lebih lanjut untuk pelaksanaan program ini dengan Pemda Pessel dan pihak developer,” tegasnya.
Wulan menambahkan, dukungan BTN diberikan agar ASN di lingkungan Pemda Pesisir Selatan memperoleh kebijakan pembiayaan hunian yang lebih fleksibel.
Berdasarkan data Pemda Pesisir Selatan, sekitar 4.000 ASN diketahui belum memiliki rumah. Namun, pada tahap awal, pembangunan 1.000 unit rumah akan diprioritaskan untuk ASN dan Polri di wilayah tersebut.
