Jakarta – Industri persepatuan nasional menghadapi ancaman serius akibat tarif resiprokal dengan Amerika Serikat (AS) yang tinggi. Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mendesak pemerintah untuk segera melakukan negosiasi guna menekan tarif hingga serendah mungkin, idealnya mencapai 0 persen, guna menghindari dampak negatif pada ekspor dan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Direktur Eksekutif Aprisindo, Yoseph Billie Dosiwoda, menekankan pentingnya tarif yang lebih kompetitif dibandingkan negara pesaing seperti Vietnam, Kamboja, dan China. "Tarif resiprokal ke AS diupayakan lebih rendah mencapai 0 persen atau harus jauh di bawah angka saat ini, 19 persen," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Yoseph memaparkan beberapa alasan mendesak penurunan tarif. Pertama, upah di negara pesaing seperti Vietnam tidak mengalami kenaikan dalam dua tahun terakhir. Kedua, biaya produksi di Indonesia tergolong tinggi, meliputi harga listrik dan gas, impor bahan baku, sertifikasi mesin, hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Selain itu, Yoseph menyoroti potensi pasar di luar AS yang belum optimal, seperti perjanjian dagang Indonesia-IEU CEPA yang baru berlaku pada 2027. Ekspor alas kaki ke AS telah mengalami penurunan sebesar 23,14 persen pada Agustus-September 2025, setelah tarif Trump sebesar 19 persen diberlakukan pada 7 Agustus 2025. Penurunan pesanan ini mengancam produktivitas dan berpotensi menyebabkan PHK.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya menargetkan kesepakatan tarif dagang Indonesia dan AS selesai pada awal 2026. Airlangga berharap Presiden Prabowo dan Presiden AS Donald Trump dapat menandatangani dokumen Agreement on Reciprocal Tariff (ART) pada akhir Januari 2026. "Saat ini pihak Amerika sedang mengatur waktu yang tepat untuk rencana pertemuan antara kedua pemimpin tersebut," ujar Airlangga dalam konferensi pers daring dari Washington, D.C., Amerika Serikat, pada Senin (3/12/2025).
