Padang – Pemerintah daerah didesak memberlakukan jam malam bagi remaja, khususnya pelajar, untuk menekan angka tawuran yang meningkat. Desakan ini muncul setelah jatuhnya korban jiwa akibat kekerasan pelajar di jalanan.Ketua Forum Wartawan Parlemen (FWP-SB), Novrianto, menegaskan perlunya tindakan tegas dari pengambil kebijakan.Ia meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk segera menerapkan jam malam.
“pengambil kebijakan, yakni kepala daerah semua tingkatan harus berani memberlakukan jam malam pada remaja, khususnya pelajar,” ujar Novrianto, Sabtu (13/9/2025).
selain Forkopimda, pemerintah daerah juga diminta melibatkan organisasi kemasyarakatan, adat, agama, dan sosial dalam mendukung kebijakan jam malam.
Sanksi tidak hanya diberikan kepada pelaku pelanggaran,tetapi juga kepada orang tua agar pengawasan terhadap anak semakin ketat.”Jika ada yang melanggar, bukan hanya pelaku yang diberi sanksi, termasuk orang tuanya juga dikenakan sanksi, sehingga pengawasan orang tua semakin ketat,” kata Novrianto.
Aparat keamanan juga diminta menginstruksikan masyarakat untuk melakukan pengamanan swakarsa. Hal ini bertujuan untuk mencegah remaja berkumpul untuk kegiatan yang tidak jelas.
Novrianto menambahkan, sekolah juga harus menerapkan sanksi bagi siswa yang melanggar jam malam dan terlibat tawuran. Bagi yang tidak lagi bersekolah, sanksi harus lebih keras karena tindakan tersebut bukan lagi kenakalan, melainkan kejahatan.
Ia menyoroti keresahan masyarakat, terutama pedagang yang beraktivitas di dini hari, akibat tawuran. Tindakan tegas tanpa ragu-ragu dari aparat penegak hukum sangat diperlukan.
“Memang terkadang ada lembaga tertentu yang cari panggung jika penerapan jam malam dan sanksi keras diterapkan, dengan dalih HAM, sementara orang yang cemas karena ulah tawuran gak pernah difikirkan kelompok yang cari panggung itu,” tegasnya.
bahkan, ada kelompok masyarakat yang meminta agar pelaku tawuran disamakan dengan penjahat dan aparat kepolisian melakukan tindakan tegas di tempat jika pelaku melawan saat dibubarkan.
Novrianto mengimbau seluruh komponen masyarakat memberikan dukungan moral kepada pengambil kebijakan dan aparat kepolisian dalam menindak pelaku tawuran.
“Saya juga menghimbau agar semua komponen memberikan dukungan moral pada pengambil kebijakan serta aparat Kepolisian dalam memberikan sanksi atau tindakan, agar tawuran bisa ditekan bahkan dihabiskan,” pungkasnya.
