Aceh – Pemerintah pusat meminta seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera diselaraskan agar tidak ada wilayah terdampak atau kebutuhan warga yang terlewat.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan koordinasi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus berjalan rapi supaya pemulihan di lapangan lebih efektif.
tito menyampaikan hal itu usai monitoring, koordinasi, dan konsolidasi Satgas PRR di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara, pada Senin (22/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Satgas membahas pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), Bantuan Keuangan Khusus (BKK), pemulihan lahan sawah, perbaikan infrastruktur, hingga penguatan posko Satgas PRR di daerah.
Menurut Tito, seluruh data program dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus dihimpun secara lengkap lalu dipetakan agar tidak ada tumpang tindih atau bagian yang tertinggal.
Ia menegaskan, posko perlu meminta rincian kegiatan K/L yang tergabung dalam Satgas, baik yang sudah turun anggaran dari Kementerian Keuangan maupun yang belum.
“Juga kegiatan pemda-pemda untuk pemulihan bencana. Agar bisa kita cek dan sinkronkan. Jangan ada yang overlapping atau yang ditinggalkan,” kata Tito.
Ia juga meminta program yang paling mendesak diprioritaskan, terutama pembangunan jalan, jembatan, dan hunian tetap.Tito menyebut Kementerian Pekerjaan Umum sudah memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp22 triliun dari Kementerian Keuangan.
“Harusnya dibahas juga hal-hal yang urgent yaitu jalan jembatan, Menteri PU sudah turun anggarannya Rp22 triliun dari Kemenkeu, dan huntap,” ujarnya.
Di aceh Timur, pemerintah daerah kini menuntaskan perencanaan pemanfaatan TKD senilai Rp1,356 triliun serta BKK senilai Rp52 miliar yang berasal dari hibah kabupaten Deli Serdang, Kota Padang, dan Kota pariaman.
Pemerintah daerah menargetkan seluruh administrasi rampung pada Juli agar realisasi bisa dipercepat pada Agustus.
Sementara itu,Aceh Utara memperoleh TKD sebesar Rp1,6 triliun dan hibah antardaerah senilai Rp32 miliar dari Kabupaten Simalungun,Kota Padang,dan Kota Pariaman.
Satgas PRR mendorong percepatan harmonisasi regulasi agar program pemulihan segera berjalan.Di sektor pertanian, pemulihan lahan sawah menunjukkan perkembangan positif.
Di Aceh Timur, perbaikan sawah rusak ringan telah mencapai 4.200 hektare atau 66,6 persen, sedangkan sawah rusak sedang seluas 1.770 hektare sudah selesai seluruhnya. Di Aceh Utara,pekerjaan perbaikan sawah rusak sedang sudah mencapai 99,5 persen.
Satgas PRR juga menyoroti percepatan perbaikan jaringan irigasi menjelang musim tanam pada Juli mendatang. Pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai dan instansi terkait agar lahan yang telah diperbaiki segera kembali produktif.
