Padang – Komisi IV DPRD Sumatera Barat (Sumbar) mendorong optimalisasi fungsi Terminal Anak Air yang menelan anggaran Rp92 miliar. Terminal tipe A ini diharapkan menjadi solusi kemacetan di Kota Padang.
Terminal yang dibangun sejak 2018 ini belum berfungsi maksimal sebagai titik keberangkatan dan kedatangan angkutan.Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra, menyebut kondisi bangunan terminal sudah memadai. Namun, minimnya kendaraan yang masuk menjadi persoalan utama.
“Kondisi bangunan Terminal Anak Air sudah oke dengan fasilitas yang memadai. Hanya saja secara fungsi memang belum optimal karena masih sedikit sekali kendaraan yang masuk ke sini,” ujar Doni.
Doni menegaskan, pemanfaatan maksimal Terminal Anak Air penting untuk menghindari sia-sianya dana publik.Optimalisasi terminal juga dapat mengurangi kemacetan akibat bus AKDP dan AKAP yang menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat.
“Mulai dari ruas jalan Adinegoro hingga UNP selalu terjadi kemacetan karena banyaknya bus yang parkir di bahu jalan untuk menurunkan atau menaikkan penumpang,” jelas Doni.Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPTD Kelas II sumbar, Hendra, menjelaskan salah satu kendala adalah akses jalan masuk yang sempit. Idealnya, jalan masuk memiliki lebar 24 meter dengan dua jalur.
“untuk membangun akses jalan yang memadai terlebih dahulu harus dituntaskan pembebasan lahan, ini kewenangannya ada di pemerintah kota,” kata Hendra.
Menanggapi hal ini, Doni menyatakan akan mendorong kolaborasi antara pemerintah provinsi dan Pemerintah Kota Padang untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan.
Anggota Komisi IV DPRD Sumbar,Hendra Halim,menambahkan pentingnya komunikasi intens antara BPTD dan Pemko Padang untuk mencari solusi terbaik.
