Jakarta – Pemerintah mengalokasikan Rp 335 triliun dari APBN untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2026. Dana ini dipastikan aman untuk menjalankan program tersebut.
Kepastian ini disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di hadapan anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Selasa (13/1/2026).
Airlangga menjelaskan, alokasi anggaran MBG ini akan dibagi per kuartal, dengan nilai hampir mencapai Rp 80 triliun. Pemerintah meyakini program ini akan mendorong perekonomian di tingkat akar rumput.
"Jadi kalau program ini meluncur di grassroots, Rp 80 triliun tentu mempunyai efek terhadap pertumbuhan ekonomi," imbuhnya.
Airlangga juga menyoroti model bisnis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang dinilai prospektif karena menggunakan sistem pembayaran di muka. Sistem ini, menurutnya, menjaga arus kas atau cash flow tetap baik.
"Sehingga sebetulnya cash flow-nya bagus, dan beberapa yang kami monitor itu ada yang sudah punya satu (SPPG) pasti mau bikin yang kedua, yang kemudian seterusnya," kata Airlangga.
Minat masyarakat untuk mendirikan SPBG juga terlihat tinggi di berbagai daerah, seperti di Lamongan, Jawa Timur.
Anggaran jumbo MBG pada 2026 digunakan untuk mengejar target penerima manfaat sebesar 82,9 juta orang.
Dana MBG tahun ini naik signifikan dari alokasi tahun 2025 yang sebesar Rp 71 triliun.
Kementerian Keuangan melaporkan realisasi anggaran MBG per 31 Desember 2025 hanya 72,5 persen dari target. Dari Rp 71 triliun, hanya Rp 51 triliun yang terserap sepanjang tahun lalu.
