Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah untuk meningkatkan pelibatan sektor swasta dalam program pembangunan. Desakan ini muncul di tengah temuan survei Kadin dan Perbanas tahun 2025 yang menunjukkan hanya 39% pengusaha siap melakukan ekspansi usaha dalam enam bulan ke depan.
Temuan ini menjadi perhatian serius mengingat upaya pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin, Aviliani, menyampaikan hasil survei saat peluncuran buku Kajian Stabilitas Keuangan Nomor 46 oleh Bank Indonesia (BI).
Aviliani menjelaskan, mayoritas pengusaha (71%) meyakini kebijakan pro-growth dapat memperkuat sektor riil, namun keyakinan ini belum mendorong investasi. "Pemerintah perlu lebih mengkomunikasikan bahwa peran swasta masih sangat dibutuhkan," tegas Aviliani dalam acara daring, Jumat (27/2/2026).
Kadin menyoroti kontribusi investasi swasta yang dominan, mencapai 80%, sementara BUMN dan Danantara hanya 15%. Kadin mendorong pemerintah memberdayakan swasta dalam program strategis, termasuk sektor pertanian dan program makan bergizi gratis. "Swasta sudah siap dengan berbagai hal, sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan banyak anggaran dari APBN," kata Aviliani.
Sementara itu, BI mencatat fasilitas pinjaman yang belum dimanfaatkan (undisbursed loan) pada tahun 2025 mencapai Rp 2.439,2 triliun, atau 22,12% dari total plafon kredit. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyatakan besarnya undisbursed loan berkaitan erat dengan ekspansi pelaku usaha. "Pelaku usaha perlu terus didorong untuk melakukan ekspansi usaha dengan memanfaatkan undisbursed loan yang tercatat masih cukup besar pada Desember 2025," ujar Perry dalam konferensi pers, Rabu (21/1/2026).
