Bogor – Perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat (AS) berpotensi lebih menguntungkan AS. Guru Besar Ilmu Ekonomi Kebijakan Pertanian IPB, Sahara, menyampaikan hal ini dalam seminar daring (14/3/2026). Sahara menilai manfaat bagi Indonesia dalam perjanjian dagang resiprokal (ART) ini terbatas dan bergantung pada komoditas.
"Amerika Serikat cenderung memperoleh manfaat yang terstruktur. Indonesia memperoleh manfaat yang positif, tapi cenderung berbasis komoditas," tegas Sahara. AS berpeluang meningkatkan ekspor komoditas pertanian, energi, dan produk manufaktur bernilai tinggi ke Indonesia.
AS juga mendapatkan komitmen di bidang perdagangan digital, arus data lintas batas, pembatasan kebijakan lokalisasi data, transparansi regulasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan penyelarasan pengendalian ekspor strategis. Analisis tim Sahara menunjukkan keuntungan Indonesia bersifat jangka pendek.
Manfaat jangka menengah hingga panjang diprediksi lebih menguntungkan AS. Sahara menyoroti potensi retaliasi dari negara lain akibat perjanjian dagang ini. Ia menekankan kehati-hatian dalam pelaksanaan ART, meskipun perlu diratifikasi.
Sahara mengingatkan pemerintah Indonesia untuk memastikan akses pasar yang diperoleh dapat diubah menjadi transformasi industri berkelanjutan dan menjaga kedaulatan ekonomi. Isu yang perlu diperhatikan adalah potensi penghapusan kebijakan nontarif, seperti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Penghapusan TKDN, menurut Sahara, dapat berdampak pada industri dalam negeri, termasuk potensi deindustrialisasi. Ia menyoroti pentingnya industri jasa penjaminan atau sertifikasi di Indonesia dalam melindungi konsumen dan memastikan standar produk, termasuk sertifikasi halal.
Sahara menekankan standar halal di Indonesia berpotensi berbeda dengan negara lain. Lembaga sertifikasi di Indonesia memiliki peran krusial untuk memastikan produk yang beredar sesuai dengan standar yang berlaku di dalam negeri.
Lebih lanjut, Sahara menilai masuknya produk pertanian dari AS ke pasar Indonesia perlu dikaji komprehensif. Kajian ini penting untuk keberlanjutan program swasembada pangan, perubahan peta perdagangan, serta potensi retaliasi dari negara lain.
