Padang – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, alex Indra Lukman, meminta pemerintah memberi perlakuan khusus bagi angkutan pupuk subsidi di wilayah terdampak bencana di Sumatra. Ia menilai kendaraan pengangkut pupuk subsidi perlu diperlakukan setara dengan truk tangki BBM agar distribusi ke daerah tujuan tidak terhambat.
Alex menyoroti pembatasan akses di Jalan Lembah Anai usai banjir pada November 2025 yang ikut menahan laju distribusi pupuk. Jalan itu merupakan jalur utama yang menghubungkan Kota Padang dengan sejumlah kabupaten/kota di wilayah utara Sumatera Barat, sekaligus akses menuju Riau dan Sumatera Utara.
“Angkutan distribusi pupuk subsidi layak diperlakukan setara dengan truk tangki Pertamina yang membawa BBM saat melintas di jalan raya terdampak bencana, seiring maraknya antrean di SPBU dalam beberapa waktu terakhir,” ujar Alex melalui rilis di Jakarta, Minggu (10/5/2026).
Menurut dia, kelancaran distribusi pupuk subsidi harus menjadi perhatian pemerintah agar kebutuhan petani tetap terpenuhi tepat waktu. Hal ini, kata dia, makin penting setelah pemerintah memangkas jalur distribusi lewat Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025 tentang tata Kelola Pupuk Bersubsidi.
Dalam aturan itu, pupuk disalurkan langsung dari gudang Pelaku Usaha Distribusi (PUD) di Lini 2 ke Kios Pupuk Lengkap (KPL) di Lini 4.
“Secara regulasi, mekanisme pendistribusian pupuk subsidi telah dipangkas. Kini muncul tantangan baru, yakni ketersediaan solar subsidi,” kata Alex.
Ia menegaskan, hambatan distribusi tidak boleh membuat petani terlambat menerima pupuk di Lini 4.
“Jangan sampai ini menjadi faktor penghambat petani mendapatkan pupuk secara tepat waktu di Lini 4,” ujarnya.
Alex mengatakan ketepatan distribusi sangat penting karena pemupukan tanaman memiliki waktu tertentu sesuai umur tanaman. Jika penyaluran terlambat, produktivitas dan hasil panen petani bisa ikut terdampak.
Ia menambahkan, pupuk subsidi harus dipastikan tersedia di seluruh Lini 4 setiap memasuki musim tanam.
“Keterlambatan pemupukan akan mempengaruhi hasil panen yang pada akhirnya berdampak pada target swasembada pangan, yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menyebut pasokan pupuk subsidi nasional secara umum masih aman karena distribusinya diatur berdasarkan pembagian wilayah sesuai lokasi pabrik pupuk.Kendati demikian, ia mengingatkan konflik geopolitik global tetap bisa mengganggu rantai pasok bahan baku pupuk.
“Jika perang di Timur Tengah berkepanjangan, faktor produksi pupuk tentu akan ikut terganggu. Karena itu, langkah antisipasi agar pupuk subsidi tetap tersedia di Lini 4 harus terus diupayakan,” tegasnya.
Pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi nasional tahun 2026 sebesar 9,8 juta ton. Dari total itu,9,5 juta ton dialokasikan untuk sektor pertanian dan sisanya untuk sektor perikanan.
Untuk sektor pertanian, alokasinya terdiri atas 4,4 juta ton urea, 4,47 juta ton NPK Phonska, 81 ribu ton NPK Kakao, 558 ribu ton pupuk organik, dan 16,4 ribu ton pupuk ZA.
