Jakarta – Pemulihan ekonomi di Aceh, Sumatera utara, dan Sumatera Barat pascabencana hidrometeorologi mulai menunjukkan tren membaik seiring menguatnya aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di jalur digital.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mencatat, hingga 30 Mei 2026, transaksi UMKM melalui lokapasar mencapai 14.712.693 transaksi. Jumlah itu naik dari catatan awal Mei yang masih berada di angka 13.209.182 transaksi.
Dari tiga provinsi terdampak, Sumatera utara mencatat transaksi tertinggi dengan 11.093.689 transaksi dari 631 produk. Sumatera Barat berada di posisi berikutnya dengan 3.524.704 transaksi dari 101 produk, sedangkan Aceh membukukan 94.300 transaksi dari 1.396 produk.
Meningkatnya aktivitas jual beli ini menjadi tanda bahwa ekonomi keluarga penyintas mulai bergerak kembali, sementara pelaku usaha kecil perlahan menyesuaikan diri setelah bencana.
Pemulihan ekonomi tersebut juga berjalan beriringan dengan percepatan pencairan bantuan stimulan hingga akhir Mei. Di Aceh, bantuan yang sudah tersalurkan mencapai Rp250,745 miliar dari total alokasi Rp254,440 miliar.
di Sumatera utara, realisasi bantuan mencapai Rp56,615 miliar dari pagu Rp62,900 miliar.Sementara di Sumatera Barat, penyaluran dana telah menyentuh Rp16,835 miliar dari total Rp17,740 miliar.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan penguatan sektor UMKM menjadi salah satu pilar utama dalam strategi pemulihan permanen yang tertuang dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk) Pascabencana Sumatera.
Pemerintah, kata dia, menyiapkan dukungan pengembangan usaha mikro senilai Rp900 miliar hingga Rp1 triliun bagi pelaku usaha terdampak, terutama mereka yang belum terjangkau layanan perbankan.
“Bantuan ini ditujukan bagi pengembangan usaha mikro yang belum memiliki akses perbankan. Targetnya mencakup sekitar 200 ribu pengusaha mikro selama dua tahun ke depan,” ujar Maman di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito karnavian mengatakan penanganan bencana kini memasuki fase pemulihan permanen yang akan berlangsung hingga 2028.
Ia menegaskan, pemulihan ekonomi menjadi prioritas pemerintah selain pembangunan infrastruktur, hunian, dan layanan dasar.
“Saat ini kita melakukan proses menuju pemulihan permanen melalui tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.Kunci dari seluruh rangkaian ini adalah implementasi Renduk secara konsisten,” kata Tito.
