Padang – Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus berjalan berkualitas, tertib, dan memberi dampak ekonomi nyata bagi masyarakat. Penegasan itu ia sampaikan saat memimpin rapat evaluasi MBG di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aie Pacah, rabu (17/6/2026).
Fadly meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kota Padang memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah agar pelayanan kepada anak-anak dan penerima manfaat lainnya tetap terjaga. Ia juga menekankan bahwa MBG tidak boleh dipandang sebatas program pemenuhan gizi, melainkan juga harus menjadi penggerak ekonomi lokal.
“Program MBG merupakan agenda besar negara. Karena itu, seluruh SPPG dan perangkat daerah harus saling mendukung untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya melalui layanan yang berkualitas,” tegas Fadly Amran.
Ia mengatakan, rantai pasok pangan dalam program tersebut perlu melibatkan pelaku usaha, petani, nelayan, dan peternak lokal. Dengan begitu, program prioritas nasional itu tak hanya memberi manfaat kesehatan, tetapi juga memperluas dampak ekonomi di tengah masyarakat.
Fadly juga meminta seluruh SPPG di kota Padang bersiap menghadapi sistem penilaian atau grading dari Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, setiap dapur wajib memenuhi standar ketat, mulai dari mutu layanan, kebersihan, keamanan pangan, hingga tata kelola operasional.
Selain itu, ia menginstruksikan Perumda air Minum dan perangkat daerah terkait memastikan seluruh dapur SPPG memiliki akses air bersih. fadly juga mengingatkan pengelola yayasan agar mematuhi aturan pembangunan dan pemanfaatan lahan.
“Saya berharap pembangunan dan pengembangan SPPG berjalan sesuai aturan. Program prioritas tetap harus berjalan, namun keselamatan, ketertiban tata kota, dan kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh diabaikan,” katanya.
Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Alfiadi, yang juga Sekretaris Satgas MBG Kota Padang, mengatakan evaluasi program dilakukan setiap bulan. Saat ini, 72 SPPG sudah beroperasi di Padang, atau sekitar 75 persen dari target 96 SPPG.
“Pemerintah Kota Padang menargetkan kekurangan 24 SPPG dapat terpenuhi dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Kita terus mengawal kualitas pelaksanaan MBG. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, seluruh SPPG di Kota Padang harus menjadi yang terbaik, sejalan dengan semangat Program Unggulan (Progul) Padang Juara,” ujar Alfiadi.
Rapat evaluasi tersebut juga dihadiri Koordinator SPPG Wilayah Kota Padang Utami Yuliani Amir, Kepala Balai PJPH Sumbar Ikrar Abdi, Kepala BPS Kota Padang Dessi Febriyanti, jajaran Asisten Pemko Padang, Direktur Utama Perumda Air Minum Hendra Pebrizal, serta para kepala OPD dan perwakilan yayasan mitra SPPG.
