Jakarta – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap mengadopsi obligasi daerah sebagai terobosan baru untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program prioritas di wilayahnya.

Langkah ini diambil guna melepaskan ketergantungan daerah dari sumber pendanaan konvensional yang selama ini membatasi ruang fiskal pemerintah daerah.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, secara resmi menyatakan dukungannya terhadap inisiatif pembentukan regulasi obligasi daerah tersebut saat menghadiri Sarasehan Nasional di Gedung Nusantara 4, Kompleks MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut turut menjadi momentum penyerahan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah dari MPR RI kepada DPR RI untuk mempercepat proses legislasi.

Mahyeldi menegaskan bahwa instrumen investasi publik ini sangat dibutuhkan untuk menunjang percepatan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran pemerintah.

“Kita menyambut baik rencana pengaturan obligasi daerah ini. Dengan adanya payung hukum yang jelas, pemerintah daerah memiliki alternatif untuk memperoleh pembiayaan pembangunan melalui investasi, sehingga tidak hanya bergantung pada sumber pendanaan yang selama ini tersedia,” ujar Mahyeldi.

Meski membuka peluang pendanaan baru, ia menekankan pentingnya aspek kehati-hatian dalam implementasinya nanti.

Menurutnya, efektivitas obligasi daerah bergantung pada perencanaan yang matang serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.

“Yang terpenting, instrumen ini harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan terukur. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa pembiayaan yang diperoleh benar-benar diarahkan untuk kegiatan produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Pihaknya berharap regulasi yang tengah disusun mampu memberikan kepastian hukum sekaligus fleksibilitas bagi daerah untuk berinovasi.

“Kita perlu terus membuka diri terhadap berbagai inovasi pembiayaan daerah. Namun, setiap alternatif yang dikembangkan harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan fiskal, dan kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mahyeldi didampingi oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar, Nolly Eka Mardianto, dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumbar, Fauzan Zainon.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *