Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons keputusan Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil. Menurut dia, penilaian itu menunjukkan investor global masih menaruh kepercayaan pada prospek ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.
Purbaya menilai afirmasi tersebut mencerminkan arah kebijakan ekonomi Indonesia masih dipandang kredibel oleh pelaku pasar internasional. Pemerintah, kata dia, akan terus menjaga disiplin fiskal, memperkuat kualitas belanja negara, dan memastikan pembiayaan dikelola secara hati-hati serta berkelanjutan.
“Pemerintah akan terus menjaga disiplin fiskal, memperkuat basis penerimaan negara, meningkatkan kualitas belanja, serta memastikan pembiayaan dikelola secara prudent, efisien, dan berkelanjutan,” kata Purbaya.
Ia mengatakan afirmasi peringkat kredit tersebut menjadi sinyal positif bahwa Indonesia tetap dipandang sebagai tujuan investasi yang kredibel dan memiliki prospek pertumbuhan yang kuat. Pemerintah, lanjutnya, optimistis kombinasi fundamental ekonomi yang solid, disiplin fiskal, dan reformasi berkelanjutan akan menjaga kepercayaan investor sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Sebelumnya, S&P Global Ratings mempertahankan peringkat utang (sovereign credit rating) Indonesia di level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek. Prospek peringkat Indonesia juga tetap stabil.
“Prospek stabil didasarkan pada ekspektasi bahwa penerimaan pemerintah akan terus pulih pada tahun ini seiring rebound pendapatan ekspor akibat kenaikan harga komoditas,” tulis S&P dalam laporannya.
Lembaga pemeringkat itu menilai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan ekspor dari sektor sumber daya alam akan mendukung perbaikan fiskal dalam jangka panjang. Menurut S&P, hal itu terutama bergantung pada konsistensi pelaksanaan kebijakan dan kepastian regulasi yang lebih baik.
S&P juga menilai komitmen pemerintah menjaga batas defisit anggaran sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) tetap menjadi jangkar penting bagi kredibilitas kebijakan fiskal. Peringkat Indonesia, menurut lembaga itu, mencerminkan prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat, kebijakan makroekonomi yang secara umum hati-hati, serta beban utang luar negeri bersih dan utang pemerintah yang relatif rendah dibandingkan negara sekelas.
Meski demikian, S&P menilai Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Tantangan itu meliputi pendapatan per kapita yang relatif rendah, basis ekspor dan penerimaan fiskal yang sempit, serta sektor keuangan domestik yang dinilai belum sedalam dan seterdiversifikasi negara dengan peringkat serupa.
Kondisi tersebut dinilai ikut meningkatkan beban pembayaran utang pemerintah. S&P memperkirakan ekonomi Indonesia tetap tumbuh sekitar 5% per tahun dalam dua hingga tiga tahun mendatang, meski menghadapi tekanan dari kenaikan harga bahan bakar.
Menurut S&P, kebijakan hilirisasi dan peningkatan penguasaan pemerintah terhadap sektor mineral serta sumber daya alam berpotensi menambah penerimaan negara dan pendapatan ekspor. Namun, lembaga itu mengingatkan bahwa perubahan kebijakan yang terlalu cepat dan ketidakpastian implementasi dapat memengaruhi kepercayaan investor serta menekan nilai tukar rupiah dan pasar keuangan.
Faktor yang Berpotensi Menurunkan Peringkat
S&P menyebut peringkat Indonesia dapat turun jika utang bersih pemerintah meningkat secara konsisten lebih dari 3% terhadap PDB per tahun. Penurunan juga dapat terjadi bila pembayaran bunga utang bertahan di atas 15% dari penerimaan negara atau penerimaan ekspor melemah secara struktural sehingga kebutuhan pembiayaan eksternal meningkat.
Peluang Kenaikan Peringkat
Di sisi lain, S&P membuka peluang kenaikan peringkat apabila indikator fiskal dan eksternal Indonesia membaik secara struktural. Kondisi itu antara lain ditandai defisit fiskal yang menyempit menuju 1% terhadap PDB secara berkelanjutan, didukung peningkatan signifikan penerimaan negara, biaya pembiayaan yang lebih rendah, dan stabilitas nilai tukar.
Perbaikan indikator eksternal juga diperlukan, termasuk penurunan utang luar negeri bersih dan kebutuhan pembiayaan eksternal hingga berada di bawah 50% dari penerimaan transaksi berjalan serta cadangan devisa yang dapat digunakan.
