Padang – Menjelang Pemilu 2029, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mulai memperkuat pengawasan partisipatif dengan menyiapkan 100 kader dari 19 kabupaten/kota. langkah ini diwujudkan melalui Pendidikan Pengawas Partisipatif yang berlangsung di Hotel Pangeran Beach padang,mulai tanggal 9 hingga 11 Juli 2025.
Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, menegaskan bahwa pengawas partisipatif memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas Pemilu. Ia menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan, agar Pemilu dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“pengawasan tidak bisa hanya dilakukan Bawaslu. Harus ada peran masyarakat agar pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran Pemilu lebih optimal,” ujar Alni.
Alni menambahkan, pengalaman Pemilu 2024 menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Bawaslu Sumbar menerima lebih dari 100 laporan dari masyarakat selama Pemilu 2024, sementara temuan langsung dari pengawas hanya 17 kasus.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Sumbar, Muhamad Khadafi, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal yang krusial dalam mewujudkan Pemilu yang bersih dan bermartabat. Ia mengajak seluruh peserta untuk menjadi pengawas yang aktif, tidak hanya selama Pemilu berlangsung, tetapi juga dalam setiap tahapan.
“Pemilu 2029 masih empat tahun lagi, tapi kita sudah mulai dari sekarang. Karena membangun pengawasan partisipatif butuh proses dan kolaborasi,” kata Khadafi.
Asisten pemerintah dan Kesra Provinsi Sumbar, Ahmad Zakri, yang turut hadir, menyampaikan bahwa pengawasan partisipatif merupakan bagian integral dari pendidikan demokrasi. Ia berharap para peserta dapat menyebarkan informasi dan edukasi kepada masyarakat luas. “Ini investasi penting untuk demokrasi Sumbar ke depan. Dengan informasi yang benar, kita bisa menangkal hoaks dan mencegah pelanggaran sejak dini,” ujar Ahmad Zakri.
Khomaruddin, perwakilan Bawaslu RI, yang juga hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa sumbar menjadi salah satu dari dua provinsi di Sumatera yang terpilih untuk menyelenggarakan program pendidikan pengawasan partisipatif tingkat nasional.
