Padang – komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) atas upaya perbaikan tata niaga komoditas gambir.Gambir merupakan salah satu produk unggulan daerah.
Apresiasi ini disampaikan saat KPPU Kanwil I melakukan kunjungan kerja ke Sumatra Barat.Kunjungan ini bertujuan untuk advokasi dan sosialisasi persaingan usaha yang sehat.
Wakil Gubernur Sumbar,Vasko Ruseimy,menerima langsung rombongan KPPU di Istana Gubernur Sumatra Barat.
Kepala KPPU Kanwil I, Ridho Pamungkas, mengungkapkan dua isu utama yang menjadi perhatian KPPU di Sumbar. isu tersebut adalah tata niaga gambir dan kebijakan moratorium ritel modern.
“Harga gambir di tingkat petani cenderung turun, sementara harga di pasar internasional relatif stabil,” ujar Ridho. KPPU menilai ada ketidakseimbangan posisi tawar antara petani dan pasar.
Pemprov Sumbar berencana membentuk BUMD untuk mengelola hilirisasi gambir dan memasarkannya ke pasar global. Hal ini disampaikan oleh Wagub Vasko Ruseimy.
Selain gambir, Pemprov Sumbar juga menyoroti sektor peternakan unggas yang didominasi dua perusahaan besar.Muncul masalah terkait perjanjian inti-plasma dalam sektor peternakan unggas. Peternak diwajibkan membeli pakan dan produk frozen food.Pemprov Sumbar juga menjelaskan dukungan Koperasi Merah Putih terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemprov Sumbar menegaskan keterbukaan untuk menjalin kerja sama dengan investor maupun eksportir, dengan tetap mematuhi regulasi yang berlaku.
