Padang – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Andalas (Unand) mengecam dugaan adanya kepentingan politik praktis yang menunggangi aksi demonstrasi di DPRD Sumatera Barat (Sumbar).
Kecaman ini muncul setelah aksi unjuk rasa yang melibatkan mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, hingga pengemudi ojek online pada Senin, 1 September 2025.
Presiden BEM Unand, Dedi Irwansyah, menyatakan kecurigaan adanya pihak yang mengendalikan demonstrasi tersebut.”Kami di Unand konsolidasi kembali setelah aksi di DPRD untuk menyikapi narasi tersebut,” ujar Dedi, Kamis (4/9/2025). “Sikap kami tegas bahwa perjuangan ini milik rakyat, meski ada kecurigaan bahwa demo ini sudah dikendalikan.”
Dedi menyoroti kemunculan bendera organisasi kemahasiswaan (OKP) yang dianggap tidak lazim dalam aksi-aksi mahasiswa BEM.
Selain itu, ia juga menyoroti respons cepat pimpinan DPRD Sumbar yang menemui massa tanpa dialog yang jelas terkait tuntutan mahasiswa. “Semua berjalan mulus, anggota dewan keluar, tanda tangan dan kembali masuk,” katanya.
BEM Unand menegaskan sikapnya bukan untuk memecah belah perjuangan. Namun, mereka menyayangkan jika unjuk rasa mahasiswa yang memperjuangkan kepentingan masyarakat justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu.
“BEM Unand menentang aksi-aksi perjuangan dicederai oleh oknum yang mencari panggung atau pencitraan bagi organisasi atau kelompok mereka,” tegas Dedi.”Pengorbanan mahasiswa tidak boleh diperdagangkan dengan panggung eksistensi elit,karena perjuangan ini milik rakyat.”
Dalam demo di DPRD Sumbar, terdapat dua kelompok massa, yaitu aliansi OKP Cipayung Plus dan massa dari BEM dari sejumlah kampus di Kota Padang.
“Kami muak dengan segala manipulasi yang mengatasnamakan mahasiswa,” pungkas Dedi. “Gerakan kami bukan untuk sandiwara, bukan untuk elite, melainkan untuk rakyat.”
