Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat digitalisasi 153 pasar tradisional guna meningkatkan daya saing dan memajukan perekonomian daerah. Digitalisasi ini melibatkan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai tim penilai independen, serta bank-bank nasional seperti Himbara dan Bank DKI.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng BI dan OJK untuk digitalisasi sistem pembayaran. Pramono, perwakilan Pemprov DKI Jakarta, menyatakan, "Kami telah bekerja sama dengan baik bersama BI dan OJK, terutama dalam digitalisasi sistem pembayaran."
Pramono mengapresiasi kontribusi BI dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan memperkuat fondasi pertumbuhan berkelanjutan. Kerja sama ini akan terus diperkuat, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi di Jakarta.
"Kami optimistis, dengan kolaborasi yang solid, Jakarta akan terus tumbuh dan bertransformasi menjadi kota global yang berdaya saing," kata Pramono. Transformasi ini akan dilanjutkan melalui penguatan ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berhasil mendorong perputaran ekonomi pada momentum Natal dan Tahun Baru melalui perlombaan diskon pusat perbelanjaan dan ornamen hotel. Tercatat, hingga 12 Januari 2026, transaksi ekonomi Jakarta mencapai Rp15,2 triliun, dengan tingkat hunian hotel di sejumlah koridor utama hampir menyentuh 100 persen. Capaian ini sejalan dengan persiapan Jakarta menuju kota global.
