Jakarta Utara – Pemerintah pusat berupaya mengatasi kemacetan ribuan kapal nelayan di Pelabuhan Muara Angke. Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, meninjau langsung kondisi pelabuhan pada Selasa (3/2/2026).
Penumpukan kapal mencapai 2.564 unit, padahal kapasitas pelabuhan hanya 500 unit. Kondisi ini memicu keluhan nelayan yang kesulitan membongkar muatan.
Siti Hediati Soeharto mengungkapkan keprihatinannya, "Kami putuskan untuk segera ke sini, melihat kapal-kapal yang memang menumpuk enggak karuan," ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Siti Hediati dan Trenggono berdialog dengan nahkoda dan pemilik kapal, mendengarkan keluhan mereka.
Kondisi di lapangan menunjukkan kapal-kapal nelayan tidak hanya merapat di dermaga, tetapi juga saling bersandar. Beberapa kapal bahkan terlihat kosong tanpa awak.
Selain cuaca yang menghambat aktivitas melaut, Siti Hediati menyoroti masalah efisiensi bongkar muat dan potensi bahaya kebakaran akibat penumpukan kapal.
"Satu, tidak efisien ya untuk kapal-kapal ini untuk menurunkan barang-barangnya," kata Siti Hediati. Ia menekankan risiko penyebaran api jika terjadi kebakaran.
Siti Hediati mendesak percepatan perizinan berlayar agar kapal segera keluar dari dermaga. Ia meminta KKP dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta menindaklanjuti masalah ini.
Trenggono menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP harus segera menyelesaikan masalah penumpukan kapal ini.
"Memang kapasitasnya tidak memadai, tapi sisi lain sebetulnya adalah manajemen pengelolaannya di sini yang menurut saya harus digerakkan," tegas Trenggono.
Isu penumpukan kapal di Muara Angke sebelumnya viral di media sosial pada akhir Januari. Para nelayan mengeluhkan antrean panjang dan cuaca buruk yang menghambat aktivitas mereka.
