Padang – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengajak seluruh kepala daerah di provinsi ini untuk mempercepat proses sertifikasi halal dan membangun ekosistem halal yang terintegrasi.Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah, memperkuat UMKM, serta membuka akses pasar yang lebih luas baik di tingkat nasional maupun internasional.
Ajakan tersebut disampaikan Mahyeldi saat membuka rapat Koordinasi kepala Daerah se-sumatera Barat dengan tema “Komitmen Kepala Daerah dalam Mendukung Percepatan Sertifikasi Halal dan pembangunan Ekosistem Halal di Sumatera Barat” pada Selasa (4/8/2026) di Auditorium Gubernuran sumbar. Acara ini juga menghadirkan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI Ahmad Haikal Hasan sebagai pembicara utama.
Mahyeldi menegaskan bahwa sertifikasi halal kini bukan sekadar kewajiban syariat Islam, melainkan sudah menjadi instrumen strategis penguatan ekonomi daerah. Ia menyatakan, “Halal telah menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing daerah, memperkuat perlindungan konsumen, memperluas akses pasar sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai.”
menurutnya, masyarakat Minangkabau memiliki modal sosial kuat karena nilai halal melekat dalam falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Dengan demikian sertifikasi halal juga berfungsi sebagai penguatan identitas budaya sekaligus peningkatan daya saing wilayah.
Gubernur menjelaskan bahwa komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan industri halal sudah tertuang dalam RPJMD Provinsi dan kabupaten/kota serta didukung oleh Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.Kebijakan tersebut menjadi fondasi bagi Sumatera Barat untuk berkembang sebagai destinasi wisata halal unggulan nasional.
Data capaian program sertifikasi halal menunjukkan tren positif dengan 72.385 pelaku usaha mengikuti program hingga saat ini. Sebanyak 110.114 sertifikat telah diterbitkan dan 246.332 produk memperoleh label halal resmi dari pemerintah pusat melalui kolaborasi berbagai pihak seperti BPJPH,Kementerian agama hingga perguruan tinggi.
meski demikian Mahyeldi menegaskan pekerjaan belum selesai karena target berikutnya adalah membangun ekosistem halal menyeluruh mulai dari industri hingga rantai pasok berbasis UMKM agar berkelanjutan dan mampu mendukung posisi Sumbar sebagai pusat industri serta wisata halal Indonesia.
Gubernur meminta kepala daerah menjadikan percepatan sertifikasi sebagai prioritas jelang pemberlakuan wajib sertifikat pada Oktober 2026. Ia juga mengajak dukungan BUMN/BUMD perbankan hingga perguruan tinggi guna perluasan pembiayaan dan pendampingan UMKM agar siap bersaing secara global.
Sementara itu Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan menyebut industri halal merupakan kekuatan ekonomi dunia bernilai miliaran dolar AS namun Indonesia masih berada di peringkat kedelapan global meskipun memiliki populasi muslim terbesar dunia. Ia menyoroti pentingnya produk lokal memiliki label resmi agar dapat bersaing dengan produk impor berlabel serupa.
Haikal memaparkan implementasi kebijakan wajib sertifikat telah meningkatkan penerbitan secara signifikan dari sekitar 600 ribu ke lebih dari tiga juta per tahun dengan target mencapai tujuh juta pada akhir tahun ini sehingga diyakini akan menguatkan posisi UMKM Indonesia sekaligus kontribusi ekonomi nasional yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah.
Menutup rapat koordinasi tersebut Mahyeldi berharap sinergi antara pemerintah pusat-daerah bersama BPJPH dunia usaha perguruan tinggi serta pelaku UMKM terus diperkuat sehingga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi terdepan dalam implementasi sertifikasi sekaligus model pengembangan ekosistem halal tingkat nasional.
