Padang – Pemerintah pusat memastikan situasi keamanan di Sumatera Barat tetap terkendali usai kasus dugaan perakitan bom yang melibatkan peserta didik MAN 3 Padang. hasil penelusuran aparat menyebut peristiwa itu tidak mengarah pada terorisme, melainkan tindak pidana umum yang diduga dipengaruhi tekanan psikologis dan paparan konten negatif di media sosial.
Kepastian itu disampaikan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum kemendagri, Akmal Malik, saat meninjau langsung MAN 3 Padang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus memastikan penanganan kasus berjalan menyeluruh.
Akmal mengapresiasi langkah cepat Pemprov Sumbar, aparat keamanan, dan instansi terkait dalam merespons kasus tersebut. Menurut dia, koordinasi yang solid membuat peristiwa itu tidak menjalar menjadi gangguan terhadap stabilitas daerah.“Situasi di Sumatera Barat tetap aman dan kondusif. Penanganan yang cepat serta koordinasi yang baik menjadi kunci sehingga peristiwa ini tidak berkembang menjadi ancaman terhadap stabilitas daerah,” ujarnya di Padang, Rabu (15/7/2026).
Ia menilai kasus ini menjadi pengingat bagi seluruh daerah untuk memperkuat deteksi dini, terutama di lingkungan pendidikan. Akmal menekankan perlunya kerja sama pemerintah daerah melalui Badan Kesbangpol, Densus 88 antiteror, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, sekolah, dan keluarga.
Menurut dia, guru bimbingan dan konseling juga perlu dioptimalkan perannya untuk mengenali perubahan perilaku siswa sejak dini.Akmal menyebut kasus MAN 3 Padang akan dibahas bersama para gubernur se-Indonesia. Pembahasan itu diarahkan untuk merumuskan langkah strategis nasional dalam mencegah radikalisme, kekerasan, dan potensi gangguan keamanan di sekolah.
Kasatgaswil Densus 88 Antiteror Sumbar, Kombes Pol. Jim Brilliant Birnes, mengatakan penyelidikan tidak menemukan keterlibatan jaringan terorisme dalam peristiwa tersebut. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku diduga mempelajari cara merakit bahan peledak secara mandiri melalui media sosial tanpa berafiliasi dengan kelompok teroris.
Ia menyebut tekanan psikologis yang menumpuk akibat perundungan dalam waktu lama menjadi faktor paling dominan di balik kejadian itu. Kondisi tersebut diperparah akses mudah terhadap konten negatif di media sosial.
Saat ini, yang bersangkutan telah ditempatkan di Rumah Aman untuk mendapat pendampingan, sementara proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan.
Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama Ditjen Polpum Kemendagri, Bisri, menegaskan penanganan kasus anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip itu dijalankan melalui pemenuhan hak pendidikan,pendampingan psikologis,dan rehabilitasi sosial,tanpa mengabaikan proses hukum.
Kepala Badan Kesbangpol sumbar, mursalim, mengatakan penguatan sistem deteksi dini di lingkungan pendidikan perlu menjadi perhatian bersama.Menurut dia, keberlanjutan pendidikan pelaku harus mempertimbangkan hasil asesmen psikologis secara profesional agar pemulihan psikis berjalan optimal tanpa menambah beban mental.
Pihak MAN 3 Padang menyatakan tetap berkomitmen menjaga kondusivitas sekolah dan memastikan proses belajar mengajar berjalan normal. Sekolah juga akan memperkuat komunikasi dengan orang tua serta meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap peserta didik.
Melalui kunjungan itu, Kemendagri menegaskan kasus di MAN 3 Padang tidak mengganggu stabilitas keamanan di Sumbar. Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk membangun sistem deteksi dini, meningkatkan literasi digital, mencegah perundungan, serta memastikan perlindungan dan pemulihan anak berjalan seiring dengan penegakan hukum.
Dalam kegiatan itu, Akmal didampingi Bisri. Hadir pula Mursalim,Kasatgaswil Densus 88 Antiteror Sumbar Kombes Pol. Jim Brilliant Birnes, jajaran Kantor Kementerian Agama Kota Padang, perwakilan Pemerintah Kota Padang, pihak MAN 3 Padang, dan unsur kewilayahan terkait.
