Padang – Pemerintah pusat mengalokasikan puluhan miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun anggaran 2026.
Dana sebesar puluhan miliar rupiah tersebut akan digunakan untuk pengamanan pantai, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta revitalisasi pelabuhan utama.
Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyatakan program ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi daerah yang dikawal melalui APBN.
“Mentawai sebagai wilayah kepulauan memiliki tantangan aksesibilitas dan perlindungan pesisir,” ujar Zigo, Minggu (2/10/2025).
Tiga program prioritas yang akan dijalankan meliputi pengamanan pantai dengan alokasi Rp14 miliar, pemeliharaan jalan dan jembatan dengan anggaran Rp31 miliar, serta revitalisasi pelabuhan Tuapejat dan Sioban.
Zigo Rolanda menegaskan pembangunan ini bertujuan pemerataan pembangunan di Sumatera Barat.
“Komisi V memastikan program APBN berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Mentawai,” katanya.
DPR RI, pemerintah daerah, dan kementerian teknis akan bersama-sama mengawasi pelaksanaan proyek agar tepat waktu, kualitas, dan sasaran.
“Mentawai membutuhkan percepatan pembangunan agar setara dengan wilayah lain di Sumbar,” pungkas Zigo.
Program ini menjadi bagian dari agenda prioritas pembangunan nasional untuk wilayah kepulauan. Diharapkan, infrastruktur yang kuat akan menumbuhkan ekonomi dan konektivitas masyarakat Mentawai.
