Padang – anggota DPD RI asal Sumatera Barat,Muslim M Yatim,menyoroti minimnya tenaga penyuluh pertanian dan perikanan di wilayahnya. Hal ini ia sampaikan saat reses di Padang, Sumatera Barat, dengan fokus pada sektor pertanian dan perikanan.
Muslim M Yatim membuka diskusi dengan berbagai pihak, termasuk OPD teknis, penyuluh lapangan, kelompok tani dan nelayan, serta tokoh masyarakat. Tujuannya adalah menjaring langsung masalah dan tantangan yang dihadapi di lapangan.
Ketersediaan tenaga penyuluh menjadi isu utama dalam diskusi tersebut.Peserta mengeluhkan jumlah penyuluh yang tidak sebanding dengan kebutuhan petani dan nelayan.
“Saat ini satu penyuluh bisa menangani beberapa nagari sekaligus.Ini tentu tidak ideal,” ujar seorang peserta dari Dinas Pertanian kabupaten.
kurangnya penyuluh dinilai menghambat program strategis, seperti penyuluhan teknologi pertanian modern dan budidaya perikanan berkelanjutan.
Peserta juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas penyuluh dengan menyediakan lokasi praktik atau proyek percontohan.
“Penyuluh kita butuh tempat belajar langsung. Bukan hanya ruang kelas, tapi lahan atau kolam percontohan,” ungkap seorang tokoh tani.
Status kepegawaian penyuluh juga menjadi perhatian. Rencana pemerintah pusat menarik seluruh penyuluh menjadi pegawai pusat menimbulkan kekhawatiran. Muslim M Yatim berjanji akan menyampaikan hal ini ke kementerian terkait untuk mendapatkan penjelasan resmi.
Selain isu penyuluh,kesejahteraan nelayan juga menjadi aspirasi yang disampaikan. Nelayan kecil masih hidup dalam kondisi rentan dan kesulitan mengakses permodalan serta infrastruktur.
Perwakilan nelayan meminta keberpihakan nyata kepada nelayan melalui kebijakan yang menyentuh akar masalah.
Lemahnya fungsi organisasi nelayan juga menjadi sorotan.Muslim M. Yatim mendorong agar organisasi nelayan diperkuat perannya.
“Organisasi nelayan harus jadi alat perjuangan,bukan sekadar formalitas,” tegasnya.
Muslim M Yatim berkomitmen memperjuangkan aspirasi daerah ke tingkat nasional. Ia akan membawa masukan ini ke forum-forum nasional dan pertemuan dengan kementerian terkait.
“Saya hadir bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga untuk memperjuangkan,” pungkasnya.
