Pekanbaru – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mencatatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih dari Rp1,1 triliun pada tahun 2025. Capaian ini diraih di tengah beban hutang warisan pemerintahan sebelumnya sebesar Rp467 miliar.
Pelaksana Harian (Plh) Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, mengapresiasi kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru. Bapenda dinilai berhasil mendongkrak penerimaan daerah.
“Kami sampaikan apresiasi kepada seluruh teman-teman di Bapenda. Dengan tren penerimaan saat ini,kami optimistis PAD Pekanbaru bisa melampaui target,” ujar Zulhelmi usai memimpin rapat di Kantor Bapenda Pekanbaru.
Zulhelmi menjelaskan, Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar sejak awal dilantik harus menghadapi beban fiskal yang berat.
“Pemerintahan Pak Agung dan Pak Markarius sejak awal memang diwarisi hutang sebesar Rp467 miliar. Alhamdulillah, hingga akhir tahun ini, insyaallah seluruh hutang, terutama yang bersifat kontraktual, dapat dilunasi,” katanya.
Selain penguatan pendapatan, tahun 2025 juga menjadi momentum percepatan pembangunan infrastruktur. Pemko Pekanbaru telah memperbaiki jalan berlubang di 33 ruas jalan, dengan total panjang sekitar 38 kilometer, melalui Dinas Pekerjaan Umum.
Pemerintah memastikan tidak ada lagi permasalahan tunda bayar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Seluruh kewajiban pembayaran, termasuk hutang tahun-tahun sebelumnya, dapat diselesaikan.
“Seluruh kegiatan pembangunan tahun ini dapat dibayarkan. Tidak ada tunda bayar. Bahkan TPP ASN selama 14 bulan bisa dibayarkan penuh,” tegas Zulhelmi.
Ia juga memastikan kecukupan anggaran hingga akhir tahun untuk membiayai berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga program Global Health Coverage (UHC).
Dalam upaya optimalisasi PAD, Pemko Pekanbaru juga melakukan penyesuaian terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Namun, kebijakan ini tidak akan menambah beban masyarakat.
“Penyesuaian NJOP dilakukan agar lebih mendekati harga pasar. Tapi itu tidak otomatis menaikkan PBB. Akan ada stimulus dan diskon. Pesan Pak Wali Kota jelas, jangan menambah beban rakyat,” ucap Zulhelmi.
ia mencontohkan adanya ketimpangan antara harga pasar dan NJOP di sejumlah wilayah, baik yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Penyesuaian dilakukan secara selektif dan proporsional.
“Kami tetap melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. BPHTB untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR tetap gratis. Prinsip keadilan tetap kami jaga,” tutup Zulhelmi.
