Bukittinggi – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kini memprioritaskan penguatan sektor UMKM melalui percepatan legalitas, sertifikasi halal, dan akses permodalan bagi 740 ribu pelaku usaha.
Langkah ini diambil untuk menjaga resiliensi ekonomi daerah, mengingat dua pertiga penduduk Sumatera Barat menggantungkan hidupnya pada sektor ini.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyebut UMKM sebagai fondasi penghidupan bagi jutaan warga.
“NIB adalah KTP-nya usaha. Kami mendorong pelaku UMKM segera mengurus legalitas agar memiliki akses lebih luas terhadap berbagai fasilitas dan dukungan pemerintah,” ujar Mahyeldi saat mendampingi Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza dalam Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Bukittinggi, Jumat (9/10/2026).
Upaya formalisasi bisnis menunjukkan tren positif dengan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) mendekati angka 2.000 hingga triwulan III 2026.
Dari sisi pembiayaan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah tersebut tercatat mencapai Rp6,5 triliun sepanjang tahun 2026.
Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza menilai masyarakat Sumatera Barat memiliki DNA pedagang yang kuat sehingga pemerintah cukup fokus pada penyediaan fasilitas.
“DNA-nya sudah dagang, Pak. Jadi urusan berdagang jangan diajarin. Yang perlu kita lakukan adalah fasilitasi,” tegas Helvi.
Kementerian UMKM turut meluncurkan platform SAPA UMKM untuk mempermudah pelaku usaha terdata secara sistematis dalam mengakses bantuan pemerintah.
Festival yang diikuti 800 pelaku usaha ini juga memfasilitasi pengurusan hak kekayaan intelektual, pendaftaran merek, hingga subsidi bunga kredit melalui program daerah LKMA Simamak.
Mahyeldi berharap sinergi ini mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang turut ditopang oleh sektor pariwisata daerah.
