Bukittinggi – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang melibatkan sekitar 740 ribu pelaku usaha di wilayah tersebut.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan pentingnya perluasan legalitas usaha, sertifikasi halal, serta akses permodalan bagi UMKM agar mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi.
Hal itu disampaikan Mahyeldi saat mendampingi Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Wamen UMKM) RI Helvi Yuni Moraza dalam Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Jumat (9/10/2026).
Mahyeldi menilai sektor UMKM memiliki peran strategis bagi ekonomi daerah karena melibatkan sekitar dua pertiga penduduk Sumatera Barat.
“Kalau satu UMKM melibatkan satu keluarga dengan lima orang, saya kira hampir empat juta orang bergerak di UMKM. Artinya, sekitar dua pertiga penduduk Sumatera Barat berkaitan dengan sektor ini,” ungkap Mahyeldi.
Salah satu fokus utama pemerintah adalah penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas legal pelaku usaha.
Mahyeldi mencatat, penerbitan NIB di Sumatera Barat sepanjang tahun 2025 melampaui 3.000, sementara hingga triwulan III 2026 jumlahnya telah mendekati 2.000.
“NIB ini KTP-nya usaha. Karena itu, kami mendorong pelaku UMKM segera mengurus legalitasnya agar memiliki akses lebih luas terhadap berbagai fasilitas dan dukungan pemerintah,” jelasnya.
Selain legalitas, pemerintah juga mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang penyalurannya mencapai Rp8 triliun pada 2025 dan mendekati Rp6,5 triliun hingga tahun 2026.
Di sisi lain, Wamen UMKM RI Helvi Yuni Moraza menyoroti potensi kewirausahaan masyarakat Minangkabau yang dinilai memiliki bakat alami dalam berdagang.
“DNA-nya sudah dagang, Pak. Jadi urusan berdagang jangan diajarin. Yang perlu kita lakukan adalah fasilitasi,” kata Helvi.
Helvi menjelaskan bahwa Kementerian UMKM kini menghadirkan aplikasi SAPA UMKM untuk mempermudah pendataan agar pelaku usaha dapat mengakses permodalan, pasar, hingga sertifikasi.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Reghi Perdana, menambahkan bahwa festival tersebut menjadi wadah kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga perbankan.
Kegiatan yang diikuti 800 pengusaha UMKM ini menyediakan layanan terpadu, mulai dari pengurusan NIB, pendaftaran merek, hingga pemeriksaan kesehatan gratis.
