Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mempercepat penanganan dampak bencana hidrometeorologi dengan fokus utama pada normalisasi sungai. Gubernur Mahyeldi Ansharullah meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V segera mengerahkan alat berat.
Permintaan ini menyusul kesepakatan percepatan penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana, yang dicapai dalam Focus Group Discussion (FGD) pada Senin (5/1).
Mahyeldi menekankan pentingnya pembersihan material kayu dan pengerukan sungai untuk meminimalisir risiko banjir susulan.
"Saya berharap BWS Sumatera V dapat segera melakukan pembersihan material kayu serta pengerukan di sepanjang aliran sungai yang terdampak, agar risiko banjir susulan dapat diminimalisir," kata Mahyeldi saat meninjau daerah aliran sungai terdampak banjir bandang di Kota Padang, Selasa (6/1/2026).
BWS Sumatera V menyatakan telah menyiapkan 50 unit alat berat untuk mendukung normalisasi sungai di wilayah terdampak.
Pantauan di lapangan menunjukkan material kayu masih banyak menghambat aliran sungai. Pendangkalan sungai juga menjadi perhatian utama.
"Terutama di Daerah Aliran Sungai Batang Kuranji, material kayu dan pendangkalannya cukup mengkhawatirkan. Penanganannya perlu diprioritaskan karena berada di kawasan permukiman padat. Selain itu, Sungai Tabiang Banda Gadang dan Lubuk Minturun juga perlu mendapat perhatian serius," jelas Mahyeldi.
Gubernur mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan material kayu yang terbawa arus, selama tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
"Untuk itu, saya minta Camat, Lurah, dan Wali Nagari dapat berkoordinasi dengan masyarakat untuk pemanfaatan material kayu yang terbawa arus. Harapan kita, selain sungai kembali bersih, manfaatnya juga bisa dirasakan oleh warga terdampak," ujarnya.
Dalam peninjauan tersebut, Mahyeldi didampingi sejumlah pejabat tinggi pratama, termasuk Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Kepala Pelaksana BPBD Sumbar, dan Kepala Biro Adpim Sumbar.
