Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) menjadi acuan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di berbagai bidang, termasuk pertahanan dan keamanan maritim.Ia juga menilai sertifikasi kompetensi berperan sebagai instrumen strategis untuk memastikan tenaga kerja memiliki kemampuan yang terukur, profesional, dan sesuai kebutuhan organisasi modern.
Pernyataan itu disampaikan Afriansyah saat menghadiri Penyaksian Awal Uji Kompetensi (witness) dan Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi TNI Angkatan Laut di Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Menurut dia, sertifikasi kompetensi bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari sistem penjaminan mutu nasional.
“Sertifikasi kompetensi bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian dari sistem penjaminan mutu nasional untuk memastikan setiap personel memiliki kapasitas yang terukur, profesional, adaptif, dan memenuhi standar kebutuhan organisasi modern,” ujarnya.
Afriansyah menjelaskan,penguatan kualitas sertifikasi menjadi langkah penting untuk menyiapkan sumber daya manusia maritim yang andal di tengah perubahan geopolitik global dan perkembangan teknologi yang pesat.
Situasi itu, kata dia, menuntut personel TNI Angkatan Laut memiliki kompetensi yang relevan, disiplin tinggi, dan kesiapan menghadapi tantangan baru.
Ia menambahkan, posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia membuat wilayah maritim memiliki peran strategis, baik untuk pertahanan negara maupun aktivitas ekonomi dan perdagangan internasional.
“Wilayah maritim Indonesia merupakan ruang vital yang harus dijaga bersama. Karena itu dibutuhkan sistem pertahanan maritim yang kuat, modern, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Afriansyah juga mengapresiasi kerja sama TNI Angkatan Laut dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) TNI AL dalam memperkuat sistem sertifikasi berbasis standar profesi.
Ia menekankan pentingnya sinergi pemerintah, dunia pendidikan, industri, dan lembaga sertifikasi untuk mencetak sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi langkah konkret dalam menyiapkan SDM unggul menuju visi Indonesia Emas,” pungkasnya.
