Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh menjadikan penanganan banjir dan pengelolaan sampah sebagai prioritas utama dalam program pembangunan daerah tahun 2026-2027. Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Kantor Walikota Payakumbuh, Rabu (25/02/2026).
Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menyoroti tantangan besar dalam mengatasi banjir yang disebabkan oleh meluapnya sungai Batang Agam, Batang Lampasi, dan Batang Pulau. Menurut data per 25 Desember 2025, penanganan pascabencana secara komprehensif sangat diperlukan.
Selain itu, Zulmaeta juga menyinggung permasalahan Tempat Pembuangan Akhir Regional yang menimbulkan keluhan masyarakat akibat penumpukan sampah dan pengelolaan air lindi yang belum optimal. "Kami mohon dukungan provinsi untuk pemakaian kembali TPA regional pada 2026 serta perbaikan akses jalan menuju TPST selama masa konstruksi," kata Zulmaeta.
Di bidang infrastruktur, Pemko Payakumbuh mengusulkan pemeliharaan jalan provinsi yang rusak akibat cuaca ekstrem dan kendaraan ODOL, serta mendorong pelebaran Jalan Lingkar Selatan. Zulmaeta juga menyinggung kapasitas produksi air minum Perumda Tirta Sago yang belum mampu mengimbangi pertumbuhan perumahan.
Di sektor ekonomi, Zulmaeta menyampaikan peluang kerja sama dengan perusahaan The Sak Bali yang siap menyerap produk dari 1.000 pengrajin rajut dan anyaman.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menegaskan bahwa tahun 2026 harus menjadi titik balik kebangkitan ekonomi Sumbar. Mahyeldi memaparkan empat strategi utama, yaitu hilirisasi agroindustri, transformasi pariwisata dan ekonomi hijau, akselerasi digitalisasi UMKM, dan mitigasi bencana sebagai investasi ekonomi.
Rakor ini dihadiri oleh Mahyeldi, Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, serta jajaran kepala OPD provinsi dan kota.
