Padang – Pemerintah pusat mengapresiasi percepatan rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Sumatera Barat (Sumbar) yang dinilai paling maju dibanding dua provinsi lain di Sumatera. Dari target 3.902 hektare, progres di Sumbar telah mencapai 98 persen berkontrak dan 50,8 persen selesai direhabilitasi.
Penilaian itu disampaikan Sekretaris jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir saat memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatera secara virtual, kamis (30/4/2026). Rapat ini diikuti jajaran Kementerian Pertanian serta pemerintah daerah dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Tomsi mengatakan, capaian Sumbar menunjukkan hasil yang lebih baik dibanding daerah terdampak lain di Sumatera.Ia menyebut, dari target rehabilitasi lahan pertanian seluas 3.902 hektare yang rusak ringan dan sedang, hampir seluruhnya sudah dikontrak dan separuh lebih telah selesai ditangani.
Meski begitu, Tomsi menyoroti masih adanya dua daerah yang belum menunjukkan progres, yakni Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Pariaman. Ia meminta pemerintah daerah setempat bergerak lebih cepat agar target rehabilitasi tidak meleset.
Satgas menargetkan seluruh proses rehabilitasi rampung paling lambat akhir Juli 2026. Tenggat itu dipasang lebih awal karena pada Agustus diperkirakan wilayah tersebut sudah memasuki musim kemarau.
Permintaan percepatan itu disambut positif oleh perwakilan Pemkab Pesisir Selatan dan Pemko Pariaman. Keduanya menyatakan siap menuntaskan rehabilitasi lebih cepat, yakni pada akhir Mei 2026.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Ali Jamil memaparkan total kerusakan sawah akibat bencana di tiga provinsi di Sumatera mencapai sekitar 94.000 hektare. dari jumlah itu, pemerintah menetapkan target rehabilitasi 42.000 hektare untuk kategori rusak ringan dan sedang.
Dari target tersebut, sekitar 39.000 hektare sudah berkontrak, sementara 3.000 hektare lainnya masih dalam proses. Adapun dari lahan yang telah berkontrak, sekitar 12.000 hektare sudah selesai direhabilitasi,namun baru sekitar 1.700 hektare yang telah diolah kembali.
dalam perbandingan antardaerah, Sumbar mencatat realisasi tertinggi. Selain 98 persen berkontrak, penyelesaian fisik lahan di provinsi itu juga sudah mencapai 50,8 persen. Capaian tersebut jauh melampaui Aceh yang baru 0,6 persen, Sumatera Utara 5 persen, dan rata-rata nasional sekitar 6 persen.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dalam rapat itu diwakili Inspektur Daerah Provinsi Sumbar Andri Yulika. Ia mengatakan percepatan rehabilitasi lahan akan terus didorong melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Menurut Andri, pengawasan dari inspektorat serta dukungan TNI dan Polri juga akan dioptimalkan agar seluruh proses berjalan tepat waktu dan tetap akuntabel.
“Alhamdulillah, kita bersyukur apa yang kita kerjakan mendapat apresiasi dari Kemendagri dan Kementan. Memang masih ada dua daerah yang belum berprogres, dan ini akan kita kawal bersama. Hasil rapat ini segera kami laporkan kepada Bapak Gubernur untuk mendapatkan arahan lebih lanjut,” ujar Andri Yulika.
