Jakarta – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mendorong pembangunan daerah itu tidak lagi bertumpu penuh pada anggaran daerah. ia menilai, percepatan pembangunan hanya dapat dicapai lewat kerja sama pemerintah, dunia usaha, dan diaspora Minangkabau di berbagai negara.
Pernyataan itu ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam Forum Silaturahmi Minangkabau diaspora Network Global (MDNG) 2026, Sabtu (23/5/2026), di Auditorium Lantai 12 Universitas YARSI Jakarta.
Muhidi mengatakan, potensi besar perantau Minang perlu dihubungkan dengan kekuatan ekonomi agar menghasilkan pembangunan yang kompetitif secara global.
“Kita ingin pembangunan Sumatera Barat tidak mengandalkan APBD, tetapi diperkuat melalui kolaborasi dengan dunia usaha serta diaspora Minangkabau. Karena itu seluruh stakeholder harus mampu memanfaatkan peluang untuk optimalisasi pembangunan,” ujarnya.Ia juga menyoroti banyaknya komoditas unggulan Sumbar yang belum memberi nilai tambah maksimal bagi masyarakat.Gambir, kakao, kopi, kayu manis, sawit, dan berbagai hasil pertanian strategis lainnya, menurut dia, perlu masuk ke industri pengolahan modern.
“Kita ingin komoditas unggulan Sumatera Barat tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi berkembang menjadi industri bernilai tambah tinggi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari,” katanya.
Dalam forum itu, Muhidi turut menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di sumbar. Ia menilai investasi tidak boleh hanya dilihat dari modal dan keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai sosial dan budaya masyarakat Minangkabau.
Ia menyebut persoalan strategis seperti tanah ulayat harus diselesaikan melalui musyawarah dengan berpegang pada nilai “saiyo sakato” sebagai kekuatan budaya Minang.
“Kami menyadari investasi membutuhkan kepastian hukum,kemudahan regulasi,dan dukungan sosial masyarakat. Terkait berbagai persoalan, termasuk tanah ulayat, nilai musyawarah dan saiyo sakato menjadi jalan penyelesaian yang adil dan bijaksana,” jelasnya.
Muhidi menambahkan, DPRD Sumbar berkomitmen memperkuat regulasi dan pengawasan agar investor mendapat kepastian hukum tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat nagari.
“DPRD Provinsi Sumatera barat akan terus menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan untuk memperkuat kepastian hukum, menciptakan iklim investasi yang sehat, serta mendorong pembangunan yang berpihak kepada masyarakat nagari,” tegasnya.Ia juga memperkenalkan konsep pembangunan kolaboratif berbasis jaringan yang disebut model “bintang laut”. Pola ini menempatkan pembangunan daerah tidak lagi sentralistik,melainkan dijalankan lewat kerja sama antara nagari,perantau,pemerintah,dan pelaku usaha.
Menurut Muhidi, model tersebut akan membuat ekonomi Sumbar lebih fleksibel, adaptif, dan tangguh dalam menghadapi tantangan global. Ia juga mendorong investasi berbasis adat sebagai identitas pembangunan Sumatera Barat.
Dalam konsep itu, tanah ulayat tidak dipandang sebagai penghambat investasi, melainkan bagian dari sinergi sosial antara ninik mamak, masyarakat nagari, dan investor.
“Investasi di Minangkabau bukan hanya transaksi ekonomi, tetapi hubungan sosial dan budaya yang saling menguatkan,” tutupnya.Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan minangkabau merupakan etnis terbesar keenam di Indonesia dengan populasi sekitar 6,7 juta jiwa dan memiliki jejak sejarah besar di tingkat nasional maupun internasional.
ia menyebut banyak tokoh Minang berperan penting sebagai ulama, pejuang kemerdekaan, hingga pemimpin bangsa. Di antaranya Raja Baginda yang menyebarkan Islam di Filipina, Ahmad Khatib Al Minangkabawi yang menjadi Imam Besar Masjidil Haram, serta tokoh nasional Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Tan Malaka.
Dari 200 Pahlawan Nasional Indonesia, 21 orang berasal dari Minangkabau atau keturunannya. Bahkan, tiga dari empat pendiri Republik Indonesia merupakan putra Minang.Mahyeldi juga mengatakan sejak awal kemerdekaan, banyak tenaga profesional dan intelektual Indonesia berasal dari Minangkabau, yang menunjukkan besarnya kontribusi masyarakat Minang dalam perjalanan bangsa.
