Solok – Pemerintah pusat melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mengawal pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, agar pemulihan pascabencana berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.Pendampingan itu diarahkan untuk memastikan seluruh program rehabilitasi benar-benar selaras dengan kebutuhan warga. Fokusnya meliputi pembangunan infrastruktur, penyediaan hunian tetap, pemulihan lahan pertanian, serta perbaikan layanan dasar.
Tim Koordinator Wilayah Sumatera Barat Satgas PRR telah melakukan monitoring melalui rapat koordinasi bersama Bupati Solok dan jajaran perangkat daerah. Seusai pertemuan,tim juga turun langsung meninjau sejumlah titik terdampak bencana.
Langkah itu ditempuh agar anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah pusat segera diterjemahkan menjadi pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
Kabupaten Solok menerima tambahan TKD Tahun Anggaran 2026 senilai Rp144,67 miliar secara penuh. dari jumlah tersebut, Rp2 miliar dialokasikan sebagai bantuan keuangan untuk Kabupaten Aceh Tengah.
Hingga pertengahan Juli 2026, realisasi anggaran baru mencapai 17,35 persen atau sekitar Rp25,09 miliar. Penyerapan terbesar terjadi pada sektor ekonomi.
Adapun sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masih menunggu proses lebih lanjut setelah penyesuaian anggaran dan DPA Perubahan rampung pada akhir Juni.
Pemerintah Kabupaten Solok menyatakan siap mempercepat proyek-proyek prioritas agar serapan TKD meningkat signifikan pada triwulan berjalan.Prioritas utama mencakup pembangunan jalan, jembatan, irigasi, hunian tetap, dan fasilitas pelayanan dasar bagi warga terdampak bencana.
Di sektor perumahan, Pemkab Solok telah menetapkan lokasi pembangunan 180 unit hunian tetap sesuai Rencana induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk). Lahan juga sudah siap dan memperoleh persetujuan Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga pembangunan diharapkan bisa segera dimulai.
Sementara itu, pada sektor pertanian, Pemkab Solok melaporkan 80 hektare sawah mengalami kerusakan berat. Sebanyak 16 hektare telah dibersihkan dari material sedimen, sedangkan 64 hektare lainnya diusulkan untuk penyesuaian status kerusakan agar memenuhi syarat menerima bantuan rehabilitasi sawah dari Kementerian Pertanian.
Upaya tersebut diharapkan mempercepat pemulihan produksi pertanian sekaligus mengembalikan mata pencaharian warga.
Hasil peninjauan lapangan juga menunjukkan normalisasi Sungai Saniang Baka sepanjang sekitar 20 kilometer dan Sungai Batang Muaro Bungai sepanjang sekitar 15 kilometer masih menjadi kebutuhan mendesak untuk menekan risiko banjir dan sedimentasi.
Di sisi lain, rehabilitasi layanan dasar terus berjalan, termasuk penanganan tujuh sistem penyediaan air minum (SPAM), rehabilitasi delapan sekolah terdampak, serta percepatan penyelesaian berbagai infrastruktur publik yang masih rusak.
“Satgas PRR memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum/BBWS V untuk percepatan normalisasi sungai dan penguatan tebing. Satgas PRR juga memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait percepatan penanganan lahan pertanian terdampak,” tulis Tim Korwil Satgas PRR dalam laporannya.
