Padang – Ratusan warga yang terdampak bencana ekologis dari sejumlah daerah di Sumatera Barat mendatangi kantor Gubernur Sumbar dan Mapolda Sumbar,Rabu (3/6/2026),untuk mendesak pemerintah serta kepolisian bertindak tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan.
Aksi yang berlangsung damai itu dikawal aparat keamanan. Dalam unjuk rasa tersebut, massa membawa spanduk dan poster berisi seruan penyelamatan lingkungan serta tuntutan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kehutanan.
Koordinator aksi, Rahmad, mengatakan masyarakat sudah terlalu lama menanggung akibat kerusakan alam. Menurut dia, perusakan hutan telah memicu banjir bandang, longsor, rusaknya lahan pertanian, hingga hilangnya mata pencaharian warga.
“kami datang membawa suara masyarakat yang merasakan langsung dampak kerusakan lingkungan. Kami ingin negara hadir melalui langkah nyata,” kata Rahmad.
Dalam dialog dengan Pemerintah provinsi Sumatera Barat, massa menyampaikan lima tuntutan utama. Pertama, menghentikan seluruh aktivitas illegal logging dan illegal mining yang merusak kawasan hutan dan daerah aliran sungai.
Kedua, membongkar aktor intelektual, pemodal, dan jaringan yang diduga berada di balik praktik perusakan lingkungan. Ketiga,mengusut dugaan keterlibatan oknum yang memberi perlindungan terhadap aktivitas ilegal jika ditemukan bukti hukum yang kuat.
Keempat, mengevaluasi instansi yang berwenang di sektor kehutanan, lingkungan hidup, dan sumber daya alam. kelima, mempercepat pemulihan lingkungan serta bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.
Massa juga meminta pemerintah memperketat pengawasan kawasan hutan agar bencana serupa tidak kembali terjadi.
Aspirasi peserta aksi diterima Kepala Badan Kesbangpol Sumbar, Mursalim, bersama jajaran Dinas Kehutanan dan Dinas ESDM Sumbar. Mursalim menegaskan pemerintah menerima seluruh tuntutan masyarakat dan akan menindaklanjutinya sesuai kewenangan masing-masing instansi.
“Kami menerima seluruh aspirasi masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan segera menindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada,” ujar Mursalim.
Ia menambahkan, pemerintah telah membentuk tim lintas sektor untuk memperkuat pengawasan lingkungan, mengevaluasi aktivitas yang berpotensi merusak alam, dan mempercepat pemulihan kawasan terdampak bencana.
usai berdialog di kantor gubernur, massa berjalan kaki menuju Mapolda Sumbar untuk kembali menyuarakan desakan penegakan hukum atas dugaan kejahatan lingkungan.
Kasubdit Intelkam Polda Sumbar, Kompol Ridwan, menerima perwakilan massa. Ia mengapresiasi aksi yang berlangsung damai dan tertib.
“Seluruh masukan dan tuntutan masyarakat akan kami teruskan kepada pimpinan untuk menjadi perhatian bersama,” kata Kompol Ridwan.
koordinator aksi, Refan, berharap seluruh komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum segera diwujudkan dalam tindakan nyata. Ia menegaskan aksi itu bukan sekadar demonstrasi, melainkan seruan agar negara hadir melindungi lingkungan, menegakkan hukum, dan mencegah bencana ekologis kembali terjadi di Sumatera barat.
aksi ditutup dengan penyerahan dokumen tuntutan kepada pemerintah dan kepolisian. Para peserta kemudian berfoto bersama sebagai simbol komitmen mengawal penyelesaian persoalan lingkungan di Sumbar.
