Padang – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Narkotika Nasional provinsi (BNNP), dan aparat penegak hukum di Istana Gubernur pada Selasa (4/8/2026). Pertemuan ini menegaskan perlunya sinergi lintas sektor untuk menghadapi persoalan sosial yang semakin kompleks di wilayah tersebut.
Mahyeldi mengungkapkan data dari BNNP yang menunjukkan bahwa Sumatera Barat tidak hanya menjadi jalur peredaran narkotika, tetapi juga mulai terindikasi sebagai lokasi produksi narkoba. “Selama ini kita mengira Sumatera Barat hanya menjadi daerah perlintasan. Namun dari informasi yang kami terima dari BNNP, ada indikasi narkoba juga diproduksi di daerah ini. Artinya persoalannya jauh lebih serius dan harus menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.
Gubernur menekankan bahwa penanganan masalah sosial seperti penyalahgunaan narkotika dan isu LGBT tidak cukup hanya dengan penegakan hukum. Ia meminta seluruh elemen masyarakat bersinergi mulai dari keluarga, sekolah hingga pemerintahan nagari sebagai garda terdepan dalam deteksi dini.
Sebagai langkah pencegahan konkret, Pemprov Sumbar telah menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas pihak luar yang masuk ke lingkungan sekolah guna mencegah perekrutan maupun penyalahgunaan terhadap pelajar. “kita ingin semua sekolah benar-benar terlindungi. Siapa yang masuk ke sekolah harus diketahui dengan jelas,” tegas Mahyeldi.
Selain itu, pemerintah daerah memaksimalkan peran nagari dan lembaga adat dalam mendeteksi serta menangani berbagai persoalan sosial seperti judi daring dan penyalahgunaan narkoba secara cepat dan tepat.Hasil screening terhadap sekitar 12 ribu peserta didik baru tingkat SMA menunjukkan 21 persen pernah mengalami kekerasan. Data ini akan dijadikan dasar penyusunan programme pendampingan melibatkan guru bimbingan konseling, tenaga kesehatan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Terkait isu LGBT, pendekatan pemerintah difokuskan pada pendampingan psikologis dan layanan kesehatan melalui kolaborasi dengan lembaga sosial serta instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing.
Kepala BNNP Sumbar Toton Rasyid melaporkan peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba nasional dari 1,73 persen menjadi 2,11 persen atau sekitar 4,15 juta jiwa. Di Sumbar sendiri diperkirakan terdapat sekitar 63 ribu pengguna narkoba dengan mayoritas pertama kali memperoleh barang haram tersebut dari lingkungan pergaulan usia produktif antara 15 hingga 24 tahun.
Toton menilai pentingnya penguatan pencegahan melalui keluarga dan sekolah karena kapasitas rehabilitasi saat ini masih jauh di bawah jumlah pengguna yang ada.
senada disampaikan Kepala Badan intelijen Daerah Sumbar Achmad Dailimy yang menyebut jaringan peredaran narkotika terus berkembang terutama jalur masuk dari Riau dan Jambi sehingga membutuhkan operasi terpadu lintas instansi lebih intensif.
Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar Kombes Pol Wedy mahadi memaparkan sepanjang Januari hingga Juli 2026 berhasil mengungkap kasus dengan barang bukti hampir satu ton ganja, lebih dari 42 kilogram sabu serta ratusan butir ekstasi berkat sinergi kepolisian bersama BNNP,TNI,intelijen serta pemangku kepentingan lainnya.
Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi Sunbar Dedie Tri Hariyadi menekankan perlunya memperkuat rehabilitasi bagi pengguna sekaligus membangun ketahanan keluarga sebagai benteng utama pencegahan masalah sosial tersebut.
FGD menghasilkan komitmen seluruh unsur forkopimda untuk meningkatkan deteksi dini di tingkat nagari; memperkuat edukasi di lingkungan pendidikan; optimalisasi layanan rehabilitasi; penegakan hukum terhadap jaringan narkotika; serta merumuskan langkah terpadu menghadapi ancaman sosial keamanan secara menyeluruh di wilayah Sumatera Barat.
